Polda NTB Pertimbangkan Bawa Kasus Marching Band ke KPK

Syamsuddin Baharudin (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Penyidik Polda NTB menimbang akan membawa kasus pengadaan alat kesenian marching band tahun 2017 ke KPK. Penyidik sedang memenuhi petunjuk jaksa perihal harga pembanding setiap item alat yang hanya dimiliki satu perusahaan penyedia. Hal itu terkait harga perkiraan sendiri yang diduga kemahalan.

Alotnya penyidikan kasus tersebut sebelumnya sudah ditengahi komisi antirasuah akhir Mei lalu dalam koordinasi dan supervisi (Korsup) di Mataram. Berbekal Korsup itu, penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus memeriksa perusahaan penyedia. Berikut rekanan bisnisnya sebelum menyuplai CV EE.

Iklan

Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsuddin Baharudin, menegaskan bahwa petunjuk kekurangan berkas dalam kasus yang diduga merugikan negara Rp702 juta ini sudah beberapa kali dipenuhi penyidik.

‘’Nanti kalau masih belum bisa dinyatakan lengkap, kita akan bawa gelar perkara ke KPK,’’ ditemui Jumat, 28 Juni 2019 kemarin.

Petunjuk jaksa dimaksud berdasarkan hasil penelitian berkas tersangka, yakni MI, mantan Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Serta tersangka lainnya, LB, Direktur CV EE, rekanan pemenang dua tender berbeda pada pengadaan alat kesenian marching band tahun 2017.

‘’Soal harga pembanding itu sudah dipenuhi penyidik. Kita sudah limpahkan lagi (ke jaksa peneliti),’’ungkap Syamsuddin.

Pengadaan alat kesenian marching band dibagi dalam dua paket. Paket pertama dibuat sebagai belanja modal dengan nilai HPS Rp1,68 miliar dari pagu anggaran Rp1,70 miliar. CV EE memenangi tender dengan penawaran Rp1,57 miliar. Alat kesenian marching band pada paket pertama ini dibagi ke lima SMA/SMK negeri.

Paket kedua sebagai belanja hibah untuk pengadaan bagi empat sekolah swasta. HPS-nya senilai Rp1,062 miliar. CV EE kembali menjadi pemenang tendernya dengan harga penawaran Rp982,43 juta. (why)