Polda NTB Mundur dari Penanganan Anggaran Covid-19 Kota Bima

I Gusti Putu Gede Ekawana. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Polda NTB tidak melanjutkan pengusutan anggaran Covid-19 Kota Bima tahun anggaran 2020. Alasannya, kasus itu sudah ditangani Kejati NTB. Pengumpulan data dan bahan keterangan dihentikan. “Kejati sudah mengumpulkan dokumen-dokumennya tinggal mengambil keterangan jadi penanganannya di sana,” ucap Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana dikonfirmasi Selasa, 21 September 2021.

Eka mengungkapkan, pihaknya sebelumnya melalui Subdit III Tipikor menangani kasus ini berdasarkan laporan pengaduan masyarakat. Tim penyelidikan sudah dibuat. Agenda awalnya juga mengumpulkan dokumen serta data. “Kemarin kita tangani karena ada laporan. Pelapornya ternyata sama,” ucapnya.

Iklan

Sebelumnya, masyarakat menyampaikan laporan pengaduan dugaan markup pengadaan barang kebutuhan penanganan Covid-19 pada bidang kesehatan di Dikes Kota Bima. Pemkot Bima mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 pada tahun 2020 sebesar Rp28 miliar. Dinas Kesehatan Kota Bima mendapat alokasi Rp8,4 miliar.

Anggaran tersebut digunakan untuk operasional transportasi antar jemput pasien Covid-19, pembuatan peti jenazah, pemulasaran jenazah, belanja obat dan perbekalan, disinfeksi area publik, insentif tim surveilans contact tracing, serta insentif tenaga kesehatan. Sementara Dikes Kota Bima mengklaim pelaksanaan anggaran tersebut sesuai aturan karena sudah melalui pendampingan Inspektorat dan aparat penegak hukum kepolisian dan kejaksaan.

Pengadaan alat kesehatan untuk kebutuhan penanganan Covid-19. Baik yang belanja modal maupun belanja rutin. Mekanismenya melalui tender Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Kemudian dalam hal penyaluran insentif tenaga kesehatan, Azhari menyebut pembayarannya langsung ke rekening penerima. Tidak seperti sebelumnya yang diserahkan secara tunai. (why)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional