Polda NTB Mulai Penyelidikan Kasus Buku Madrasah

Direktur Reskrimsus Polda NTB, Syamsudin Baharuddin (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Polda NTB memulai penyelidikan dugaan penyimpangan pengadaan buku umum madrasah se-NTB tahun 2018. Temuan investigasi Ombudsman RI NTB itu ditindaklanjuti ke ranah tindak pidana korupsi. Penyidik mulai mengumpulkan bahan keterangan dan data.

Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharuddin menyatakan, pihaknya sudah menindaklanjuti hasil temuan Ombudsman RI NTB dengan menerjunkan penyidik untuk berkoordinasi tahap awal.

Iklan

“Kita lakukan penyelidikan dengan meminta dokumen di Ombudsman,” ujarnya akhir pekan lalu di Mapolda NTB.

Dia menyebutkan, penyelidikan masih pada tahap awal. Yakni penyidik mengumpulkan data, khususnya dokumen yang sudah dikantongi Ombudsman RI NTB, perihal hasil investigasi pengadaan buku di 2.256 madrasah berbagai jenjang se-NTB.

“Penyelidikan itu untuk membuat terang, apakah ada perbuatan pidana atau tidak. Kita masih perlu berkoordinasi lagi (dengan Ombudsman),’’ ungkapnya.

Terpisah, Kepala Perwakilan Ombudsman RI NTB, Adhar Hakim dalam kesempatan wawancara sebelumnya meyakini adanya dugaan penyimpangan.

“Kami menemukan indikasi maladministrasi. Perbuatan maladminstrasinya ini berpotensi kuat terjadi perbuatan korupsi,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ombudsman RI NTB menemukan dugaan maladministrasi pengadaan buku pada 2.256 madrasah berbagai jenjang. Pengadaan senilai Rp200 miliar yang diambil dari dana BOS tiap sekolah.

Rekanan, PT AK mendistribusikan buku diantaranya buku umum K-13. Perusahaan dimaksud bukan distributor atau bahkan penerbit.

Perbuatan maladministrasi pada pengadaan buku madrasah terindikasi dari proses pengadaan yang diarahkan kepada hanya satu rekanan.

Sementara madrasah yang menolak, maka pencairan dana BOS termin kedua akan dihambat. Sebab syarat pencairannya dengan melampirkan kuitansi pembelian buku dari rekanan tersebut.

Sampaikan Rekomendasi ke Pucuk Pimpinan Instansi Asisten bidang Laporan Ombudsman RI NTB Sahabudin menerangkan pihaknya sedang memberkaskan hasil investigasi dimaksud. “Nanti ada LAHP (Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan) maladministrasi pengadaan buku madrasah bersumber dana BOS ini,” ucap dia di ruang kerjanya akhir pekan lalu.

LAHP nantinya akan diserahkan Kanwil Kemenag RI NTB dengan tembusan Ditjen pada Kemenag RI sampai ke Menteri Agama. Sahab mengatakan, langkah tindak lanjut pertama yakni menyampaikan rekomendasi ke Kepala Kemenang kabupaten/kota.

“Yang mencairkan, yang memegang anggaran kan kabupaten kota, kita minta mereka segera cairkan dana BOS tahap kedua dan berikan keleluasaan madrasah untuk membeli buku sesuai kebutuhannya,” pungkas Sahab. (why)