Polda NTB Mulai Kumpulkan Data Usut Anggaran Covid-19 Kota Bima

I Gusti Putu Gede Ekawana. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menyiapkan tim untuk menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan anggaran Covid-19 Dikes Kota Bima tahun 2020. Tim ini nantinya akan turun ke lapangan. Selain meminta data, juga untuk mengambil keterangan.

“Mereka kita minta untuk menyiapkan data yang terkait dengan anggaran tersebut,” ucap Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana dikonfirmasi Selasa, 7 September 2021 kemarin.

Iklan

Dia menjelaskan hal itu dalam rangka proses pengumpulan data di tahap awal sebelum kasus ditangani di tahap penyelidikan. Nantinya data itu akan diklarifikasi kepada pihak-pihak terkait. “Penyidiknya nanti yang turun ke sana. Mereka siapkan data, kita datang ambil,” tegasnya.

Eka menyatakan, laporan pengaduan itu sudah ditelaah. Laporannya hanya berkaitan dengan anggaran di Dikes Kota Bima. Tidak terkait dengan anggaran di Dikes Provinsi NTB. “Yang di Provinsi itu hanya tembusannya dia (pelapor) soal laporannya di sini,” bebernya.

Laporan yang sama sebelumnya masuk ke Kejati NTB. Kejati NTB pun sudah membuka langkah pengumpulan data seperti halnya Polda NTB. Sehingga ada dua aparat penegak hukum yang menangani laporan yang sama.

“Karena pelapornya ada masukkan laporan ke sini, ya kita tindaklanjuti. Nanti kita akan koordinasikan mengenai siapa yang lebih dulu penyelidikan,” jelas Eka.

Materi laporan pengaduan tersebut terkait dengan dugaan markup pengadaan barang kebutuhan penanganan Covid-19 pada bidang kesehatan di Dikes Kota Bima. Pemkot Bima mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 pada tahun 2020 sebesar Rp28 miliar. Dinas Kesehatan Kota Bima mendapat alokasi Rp8,4 miliar.

Anggaran tersebut digunakan untuk operasional transportasi antar jemput pasien Covid-19, pembuatan peti jenazah, pemulasaran jenazah, belanja obat dan perbekalan, disinfeksi area publik, insentif tim surveilans contact tracing, serta insentif tenaga kesehatan.

Sementara Dikes Kota Bima mengklaim pelaksanaan anggaran tersebut sesuai aturan karena sudah melalui pendampingan Inspektorat dan aparat penegak hukum kepolisian dan kejaksaan. Pengadaan alat kesehatan untuk kebutuhan penanganan Covid-19. Baik yang belanja modal maupun belanja rutin. Mekanismenya melalui tender Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Kemudian dalam hal penyaluran insentif tenaga kesehatan, Azhari menyebut pembayarannya langsung ke rekening penerima. Tidak seperti sebelumnya yang diserahkan secara tunai. (why)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional