Polda NTB Kawal Inpres Disiplin Protokol Kesehatan

Personel kepolisian mengawasi penggunaan masker pengguna jalan raya dalam operasi lalu lintas di Jalan Langko, Ampenan, Mataram, pekan lalu.(Suara NTB/dok Polresta Mataram)

Mataram (Suara NTB) – Pengawasan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 masa adaptasi kenormalan baru diperketat. Mulai dari terbitnya Inpres 6 Tahun 2020, sampai Perda NTB tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Polda NTB siap mengawal penerapan sanksinya.

“Inpres ini memberikan payung hukum dan semangat bagi anggota Polri melaksanakan tugasnya di lapangan,” terang Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto dikonfirmasi Minggu, 9 Agustus 2020. Inpres tersebut, sambung dia, sebagai penegasan terhadap upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang sudah dilakukan selama ini. seperti pengawasan penggunaan masker di masyarakat, serta sarana cuci tangan di fasilitas umum, pusat keramaian, dan pelaku bisnis.

Iklan

“Itu sudah dilakukan melalui Operasi Aman Nusa. NTB kini juga sedang giat mendukung pemerintah melalui kegiatan lomba Kampung Sehat,” jelasnya. Artanto mengatakan, lomba Kampung Sehat yang digagas Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal menggunakan pendekatan peran serta masyarakat. Berbeda dengan Inpres yang menggunakan pendekatan represif atau pemberian sanksi. “Lomba Kampung Sehat menstimulasi masyarakat untuk dapat menyeimbangkan kehidupan ekonomi di masa pandemi. Masyarakat sehat, ekonomi bisa kembali kuat,” jelasnya.

Artanto menegaskan pihaknya akan mengawal penerapan Inpres serta Perda Provinsi NTB. Poinnya, masyarakat tetap bisa produktif di masa pandemi dengan penguatan protokol kesehatan. Tujuannya, agar keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi kondusif. Inpres 6/2020 mengatur tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Dalam diktum kedua poin ke-lima, Presiden memberi instruksi khusus kepada Kapolri.

Antara lain, untuk memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/wali kota dengan mengerahkan kekuatan; melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat; bersama Panglima TNI dan instansi lain secara terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat; Serta, melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

Sanksi yang diatur dengan membuat turunan Pergub/Perwal diantaranya teguran lisan atau tertulis, kerja sosial, denda administratif, dan penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha. Sementara dalam Perda Provinsi NTB tentang tentang Penanggulangan Penyakit Menular, diatur tentang denda administratif paling banyak sebesar Rp500 ribu dan atau sanksi sosial seperti kerja bakti sosial seperti hukuman membersihkan ruas jalan, selokan, tempat umum, fasilitas umum.

Sanksi itu termuat dalam pasal 2 ayat 1. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung pada saat operasi penertiban. Dalam pasal Pasal 4 diatur soal sanksi denda kepada orang-perorangan yang dikelompokkan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan. Misalnya yang tidak memakai masker di tempat umum, fasilitas umum, tempat ibadah, atau tempat lain yang ditentukan, dikenakan sanksi denda sebesar Rp100 ribu.

Warga yang tidak mematuhi protokol penanggulangan penyakit menular yang telah ditetapkan seperti kegiatan sosial, keagamaan, budaya, dikenakan sanksi denda sebesar Rp250 ribu. ASN mendapat ancaman sanksi lebih berat. Setiap ASN yang tidak memakai masker di tempat umum, fasilitas umum, tempat ibadah, atau tempat lain yang ditentukan dan atau tidak mematuhi protokol penanggulangan penyakit menular yang telah ditetapkan dikenakan sanksi denda sebesar Rp200 ribu. (why)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here