Polda NTB Jamin Proses Hukum Tak Ganggu Pembangunan Huntap

Kombes Pol. AKBP I Komang Suartana, SH., SIK  (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menjamin klarifikasi atas penyaluran dana gempa tidak akan mengganggu proses pembangunan hunian tetap (Huntap) di Pulau Lombok dan Sumbawa.  Proses pendalaman berjalan, saat bersamaan pihak – pihak terkait yang bertanggung jawab dipersilakan melanjutkan kegiatan.

Kombes Pol. AKBP I Komang Suartana, SH., SIK memberikan jaminan itu. “Jadi silakan, instansi lain dipersilakan melanjutkan pembangungan dari sumber anggaran bencana ini. (Proses hukum) ndak akan mengganggu,” katanya usai silaturahmi ke Redaksi Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok, Selasa, 8 Januari 2019.

Iklan

Tidak saja jaminan, pihaknya juga bersaha mempercepat klarifikasi penggunaan dana triliunan rupiah tersebut ke kabupaten dan kota. Kepala BPBD daerah terdampak diklarifikasi satu per satu, selanjutnya dilakukan verifikasi lapangan dan dukumen. ‘’Makanya sekarang, sebagaimana disampaikan Pak Direskrimsus, verifikasinya dipercepat,’’ jelasnya.

 Verifikasi untuk menentukan apakah ada unsur pidana atau tidak. untuk penentuan itu, perlu melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

‘’Apakah nanti ada informasi penyimpangan atau tidak, nanti masih dalam proses verifikasi oleh tim dari Ditreskrimsus. Apakah ada kerugian negara atau tidak, itu saja yang sedang dilihat,’’ paparnya.

Diakui juga, fokus puldata dan pulbaket pada dana transfer dan penyebab terhambatnya upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten dan kota lamban eksekusi dana transfer yang sudah masuk ke rekening masyarakat dan Pokmas.   ‘’Fokusnya ke dana transfer, ya fokusnya ke situ,’’ jelasnya.

Intinya dalam proses ini dipastikannya masih dalam proses penyelidikan awal atau puldata dan pulbaket. Prosesnya dipastikan masih beberapa tahapan sampai akhirnya ada kesimpulan ada indikasi penyimpangan atau tidak.

Semua pihak akan dimintai keterangan, itu pun menurutnya masih dalam tahap klarifikasi, belum terlalu jauh pada pemeriksaan saksi -saksi. ‘’Penyelidikan (korupsi) itu panjang, tidak seperti tindak pidana lainnya. Semua kan dimintai keterangan. Kalau  sudah ada bukti dan ada menimbulkan kerugian, akan ditindaklanjuti lebih jauh,’’ pungkasnya. (ars)