Polda NTB Didorong Usut Dugaan Penyimpangan Spek dan Gratifikasi

Koordinator Badan Pekerja Somasi NTB, Dwi Ariesanto (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Langkah Ombudsman RI Perwakilan NTB menyerahkan ke penegak hukum dugaan maladminstrasi pengadaan buku kurikulum Madrasah se NTB didukung pegiat antikorupsi. Polda NTB yang menindaklanjuti masalah itu, didorong menyelidiki dugaan penyimpangan pada spek buku dan indikasi gratifikasi.

Dalam banyak kasus, Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB menemukan proses penegakan hukum diawali temuan maladministrasi hingga skenario penentuan pemenang pekerjaan. Kolusi antara penentu kebijakan  instansi dengan pihak ke tiga membuka ruang terjadinya tindak pidana korupsi.

Iklan

Menurut Koordinator Badan Pekerja Somasi NTB, Dwi Ariesanto, masyarakat perlu mendorong Polda NTB serius mengusut temuan Ombudsman Perwakilan NTB itu. Lebih spesifik, pihaknya menekankan kepada Polda NTB untuk menelisik lebih jauh soal spesifikasi buku untuk menemukan indikasi tindak pidana.

‘’Dari penentuan satu rekanan yang dipatok untuk pembelian buku itu bisa jadi pintu masuk untuk menelusuri spek bukunya,’’ kata Dwi Ariesanto kepada Suara NTB, Kamis, 25 Oktober 2018.

Pemeriksaan ini perlu melibatkan ahli untuk pemeriksaan ukuran dan jenis kertas. Sementara indikasi kerugian negara, bisa melibatkan ahli auditor, dari total anggaran Rp 200 miliar lebih untuk 2.256 Madrasah se – NTB.

Pihak pihak yang terlibat, jika oknum pejabat dan rekanan disebutnya bisa terjerat dengan pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Memperluas penyelidikan juga memungkinkan dalam banyak kasus, termasuk dari petunjuk awal dan data yang diberikan Ombudsman. Terkait kemungkinan dugaan terjadinya suap dan gratifikasi.  Ini tertuang dalam ketentuan Pasal 5 jo Pasal 11, pasal 12 b Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

‘’Jadi selain soal dugaan penyalahgunaan kekuasaan, juga patut diduga ada gratifikasi. Karena sangat aneh sampai urusan di mana belinya saja ditentukan,’’ sorotnya.

Padahal, lanjutnya, secara juklak-juknis sudah jelas bahwa dana BOS dikelola secara otonom oleh Madrasah dengan melibatkan komite dan dewan guru. ‘’Artinya Madrasah bebas memilih di mana mereka bisa membelinya, selain kebutuhan buku seperti apa yang benar-benar mereka butuhkan,’’ tegasnya.

Sementara pihak Ditreskrimsus Polda NTB sudah menunjukkan keseriusan menyelidiki temuan Ombudsman ini. Direskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. Baharudin Syamsudin sudah merespons , diawali dengan membentuk tim sebelum pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan (puldata dan pulbaket).

Tidak menutup kemungkinan koordinasi lanjutan akan dilakukan lagi dengan Polda NTB untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan  untuk pengembangan penyelidikan.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim,SH.MH  menegaskan, pihaknya akan mendukung penuh penegakan hukum atas temuan tim investigasi tersebut. Sebab maladministrasi selalu dekat dengan tindak pidana korupsi. Terlebih temuannya itu mengarah pada indikasi kolusi melibatkan oknum di Kemenag Provinsi NTB dan PT. AK dalam pengadaan buku kurikulum pembelajaran yang terkesan dipaksakan kepada ribuan Madrasah. (ars)