Polda dan Kejati Selidiki Lambannya Penyaluran Dana Bencana

Acara pisah sambut Kajati NTB Arif dengan Kajati lama Mohamad Dofir yang dihadiri Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah. (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Kajati NTB Arif, SH,MH punya keinginan yang sama dengan Kapolda NTB Irjen Pol. Achmat Juri, SH.,M.Si memantau penyaluran dana bencana untuk pembangunan rumah anti gempa. Tujuannya, untuk menyelidiki faktor penghambat terkendalanya transfer Rp3,6 triliun kepada masyarakat terdampak.

Langkah penyelidikan awal sudah dilakukan Ditreskrimsus Polda NTB, dengan memanggil semua Kepala BPBD kabupaten dan kota secara maraton.  Selanjutnya bank penampung  dana dan pencetak buku rekening masyarakat dan Pokmas juga dipanggil.

Iklan

Ditemui Suara NTB usai pisah sambut  Kajati NTB , Jumat, 11 Januari 2019 kemarin, Kapolda NTB mengaku, penyelidikan dilakukan hanya untuk identifikasi awal, dengan tujuan mempercepat penyelesaian pembangunan hunian tetap (Huntap).

‘’Kita mau identiifkasi saja, supaya semua berjalan lancar, cepat, tepat waktu dan tepat guna,’’ kata Kapolda.

Sejauh ini memang belum disimpulkan letak hambatan  yang jadi faktor utama lambannya realisasi berbagai jenis huntap. Alih alih menemukan unsur pidana, identifikasi awal menurut Kapolda lebih pada faktor teknis penyebab lambannya realisasi anggaran.

‘’Belum kita temukan ada pihak yang menghambat,’’ ujarnya.

Kapolda memberi gambaran, masalah yang mencuat saat ini lebih pada persoalan administrasi yang belum tuntas, mempengaruhi koordiansi antara pokmas, fasilitator, aplikator dan unsur lain demi percepatan penyelesaian huntap.

‘’Alhamdulillah belum kita temukan unsur pidana. Tapi intinya, kami minta dipercepat saja,’’ saran Kapolda.

Meski pejabat baru, Kajati NTB mengaku sudah mendengar  masih terhambatnya proses penyaluran dana bencana yang ditransfer Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui BNPB.

‘’Saya mendengar bahwa dana itu tidak mengalir lancar,’’ ujarnya.

Untuk itu penting menurutnya mempelajari dan identifikasi lebih jauh lewat penelusuran awal.  ‘’Saya mendengar dana itu tidak mengalir , mungkin ada yang tersumbat. Cuma itu yang saya dengar, ada yang tersumbat,’’ kata Kajati yang baru dilantik menggantikan Dr. Mohamad Dofir, SH,MH ini.

Soal kemungkinan mendalami lebih jauh, Kajati belum bisa memberikan gambaran pasti. Sebab penyelidikan akan membutuhkan proses kejian awal dan jika ditemukan ada kemungkinan potensi kerugian negara, dikoordinasikan dengan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Ada rencana mendalami lebih jauh? ‘’Maka itu lah disitu, kalau memang ada MoU kita serahkan ke penilaian APIP. Bahwa kesengajaan sejak awal sudah nampak. Misalnya, suatu kegiatan dibuat di sebuah tempat salah, memerlukan anggaran tambahan dari awal, sudah ada rencana jahat.

Bagaimana reaksi Gubernur NTB Dr.H. Zulkieflimansyah ditemui usai hadiri pisah sambut Kajati NTB mengklarifikasi bahwa penyelidikan oleh Polda NTB yang sedang berjalan bukan terkait proses transfer dana dari pusat sebesar Rp3,6 triliun.

‘’Sebenarnya bukan transfer ada dana yang sudah ditransfer, tapi belum sampai. Kejaksaan dan Polda ingin tahu apa masalahnya, itu saja,’’ ujarnya.

Kebutuhan informasi Kepolisian dan Kejaksaan itu sebenarnya sudah lama terungkap. Menurut gubernur, hambatannya masih terletak pada teknis di lapangan. Seperti kendala pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas). Tapi bagaimana pun juga sesuai mekanisme harus dijalankan.

‘’Sebab kalau belum jelas Pokmasnya, kan ntar disalahin. Sebenarnya itu, Kejaksaan dan Polda ingin tahu apa masalahnya, nggak ada masalah apa-apa,’’ jelasnya.

Sementara uraian singkat terkait perkembangan dana transfer BNPB ke masyarakat terdampak gempa di NTB, rinciannya, total transfer per tanggal 9 Januari 2019 mencapai Rp3,515 triliun. Transfer dari BPBD ke masyarakat, mencapai Rp3,184 triliun, sisa anggaran yang belum ditransfer mencapai Rp331,373 miliar.

Sebagaimana penjelasan gubernur, hambatan masih pada Pokmas yang belum sepenuhnya terbentuk, sehingga anggaran belum bisa dicairkan sepenuhnya untuk pembelian kebutuhan  Huntap. Pokmas yang sudah terbentuk dan sudah di SK kan 1.576 dan mendampingi 19.755 KK terdampak.

Dari total anggaran yang dicairkan, belum sepenuh terealisasi untuk pembangunan rumah tahan gempa. Total yang sudah terbangun untuk jenis Risha mencapai 3.855 unit, jenis Rika 7.410 dan Riko 6.167 unit. Total seluruhnya terbangun 3.837, termasuk jenis lain. (ars)