Polda Dalami Unsur Pidana Kasus Buku Madrasah

Dir Reskrimsus Polda NTB, Baharudin Syamsudin (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Penyelidikan  pengadaan buku madrasah se NTB masih dalam proses penyelidikan. Penyidik Ditreskrimsus Polda NTB masih mendalami unsur mensrea atau perbuatan melawan hukum dari dugaan pengaturan distribusi buku.

‘’Kita masih dalami unsur mensrea-nya karena sampai sekarang belum kita temukan. Masih terus kita kaji,’’ ujar Dir Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. Baharudin Syamsudin ditemui di ruangannya, Senin, 7 Januari 2019.  Pemeriksaan  Kepala Kemenag NTB H. Nasruddin, sejumlah Kabid dan jajarannya sudah dilakukan. Bukti dokumen pembelian buku bersumber dari  dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).  Namun sejauh ini pihaknya belum menemukan unsur pidana dimaksud.

Iklan

‘’Sedang  kita dalami terus mensrea-nya. Karena belum ketemu sampai sekarang. Makanya kita panggil lagi saksi-saksi kepala madrasah,’’ ujarnya.

Pihaknya kini melanjutkan penyelidikan kasus buku madrasah tahun 2018 itu. Dalam beberapa pekan belakangan ini, kepala madrasah menjalani klarifikasi secara maraton. Penyidik mendalami proses pembelian buku madrasah yang anggarannya bersumber dari dana BOS.

Syamsudin Baharuddin juga menjelaskan, kepala madrasah yang diklarifikasi untuk tahap awal ini adalah dari madrasah yang berada di Lombok Tengah dan Lombok Timur. ‘’Bagaimana setelah uang itu masuk ke madrasah, lalu beli buku. Bukunya ini kan pesan dari Jakarta, bagaimana pendistribusiannya. Kita cari apakah ada indikasi perbuatan melawan hukumnya,’’ ujarnya.

Dia menerangkan, penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB mendalami penggunaan dana BOS masing-masing madrasah. Sejak perencanaan sampai penggunaan yang diduga melalui satu perusahaan yang telah ditunjuk. ‘’Satu-satu dulu, yang di Lombok Tengah, sama yang di Lombok Timur. Perusahaan yang dijadikan pendistribusi buku PT X itu berdomisili di situ,’’ ucap Syamsudin.

Oktober lalu, Ombudsman RI Perwakilan NTB menelisik dugaan maladministrasi pengadaan buku untuk 2.256 madrasah se-NTB, baik swasta maupun negeri. Total anggaran yang diduga dikucurkan mencapai Rp200 miliar bersumber dari masing-masing madrasah.

Ombudsman menduga, perbuatan maladministrasi terindikasi dari proses pengadaan yang diarahkan kepada hanya satu rekanan yang berkantor di Lombok Timur itu. Sejauh ini, penyidik Subdit III sudah mengklarifikasi 28 orang saksi. Antara lain, pejabat Kanwil Kemenag NTB, pejabat Kemenag masing-masing di 10 kabupaten dan kota, serta sebagian kepala madrasah. Berlanjut pada pemanggilan Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten dan Kota penerima bantuan buku. (ars)