Pol PP Mampu Jadi Penunjang Peningkatan PAD

Sejumlah personel Satpol PP dari berbagai daerah menuju lokasi apel HUT Pol PP dan Linmas di eks Bandara Selaparang, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Selasa, 3 Maret 2020. Kemendagri mengharapkan peran Pol PP dimaksimalkan serta tidak dibenturkan dengan masyarakat. Aparat penegak Perda dinilai memiliki peran meningkatkan PAD. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Direktur Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri, Dr. R.M. Arief Moelia Edie mengatakan, keberadaan Satpol PP dibentuk berdasarkan Undang – Undang 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Artinya, Pol PP sebagai perangkat daerah memiliki tanggungjawab mengamankan peraturan daerah (Perda).

Sebagai pengaman Perda dan peraturan kepala daerah, Pol PP berfungsi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). “Pol PP memiliki kontribusi peningkatan PAD,” kata Arief sambutannya pada gala dinner di halaman Pendopo Walikota Mataram, Selasa, 2 Maret 2020.

Iklan

Meskipun sebagai pengaman kebijakan kepala daerah, Arief mengingatkan supaya Pol PP tidak dibenturkan dengan masyarakat. Sebagai aparat penegak Perda diharapkan dapat memberi rasa aman, nyaman dan humanis dalam penindakan.

Peringatan HUT Satpol PP dan Linmas sebutnya, dihadiri sekira lebih dari lima ribu peserta seluruh Indonesia. Ini tidak termasuk rombongan yang membawa keluarganya. “Yang sudah menyerahkan boarding pass saja lebih dari 5 ribu. Belum lagi yang bawa istri dan anaknya ke Mataram. Kita prediksi yang datang kemari sekitar 7.500 orang,” sebutnya.

Arief mengapresiasi selama keramahtamahan masyarakat Lombok. Dari jamuan dan lain sebagai memberi kesan menarik bagi tamu. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengapresiasi kehadiran peserta dari seluruh Indonesia pada puncak HUT Pol PP dan Linmas. “Saya mengapresiasi setinggi-tingginya kehadiran Pol PP se – Nusantara,” ucapnya.

Walikota menceritakan, tahun 2018 lalu, Lombok khususnya dan NTB umumnya diguncang gempa. Kerusakan rumah kategori berat, sedang dan ringan mencapai 225 ribu. Sedangkan, kerusakan di Mataram mencapai 14 ribu. Pemkot Mataram telah bekerja keras dan progres perbaikan hampir 100 persen. Moment ini memiliki nilai dan sebagai bukti bahwa Mataram dan NTB telah bangkit pascagempa. “Ini bahwa Mataram move on dan NTB bangkit,” ucapnya.

Walikota memberikan gambaran, Mataram relatif daerah dengan sumber daya alam kecil dengan mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Rp1,4 triliun. Kontribusi PAD Rp415 miliar. Mataram tidak memiliki hutan, sawah kecil dan pantai hanya sembilan kilometer. Sumber pendapatan diandalkan sektor wisata, transportasi dan jasa perdagangan. “Saya sarankan para tamu berkunjung ke destinasi alam, kuliner dan lainnya di Lombok,” demikian katanya.

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi mengharapkan, Satpol PP dalam penegakan Perda mengedepankan langkah humanis, proaktif serta edukatif ke masyarakat. Peran Pol PP memberikan kemajuan daerah. Paling penting kata Didi, manakala masyarakat tertib dan tidak ada kendala dalam berusaha diberikan ruang untuk peningkatan kesejahteraan. (cem)