Pokir Belum Fokus Entaskan Kemiskinan, Anggota Dewan Diminta Lakukan Ini

Mataram (suarantb.com) – Aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD NTB dinilai belum fokus pada program pengentasan kemiskinan. Untuk itu, Kepala Bappeda NTB, H. Ridwan Syah menyatakan  mulai tahun ini diberlakukan aplikasi Pokir Elektronik (E-Pokir) untuk anggota DPRD NTB. Dimana, anggota dewan diwajibkan menyalurkan pokirnya melalui sistem tersebut.

“Sehingga kita ingin mengarahkan supaya pokir ini untuk percepatan pengentasan kemiskinan, seperti rumah tidak layak huni, alat-alat pertanian dan bantuan beasiswa untuk masyarakat miskin. Dalam tahun anggaran 2018 ini kita benahi dengan aplikasi E-Pokir,” ujar Ridwan ditemui di Kantor DPRD NTB, Selasa, 17 Oktober 2017.

Iklan

Pokir Anggota DPRD NTB yang merupakan aspirasi masyarakat dijelaskan Ridwan akan diprioritaskan pada program pengentasan kemiskinan. Sehingga kegiatan yang diprogramkan tidak keluar dari kegiatan yang menjadi program RPJMD. Program yang ‘cantelan’nya bukan pada RPJMD akan dieliminasi.

Meski diakuinya tidak semua desa/kelurahan yang menjadi dapil anggota dewan diarahkan pada kemiskinan, karena tidak semua warganya miskin. Tetapi harus tetap disinkronkan. “Jadi memang tidak bisa pokir itu diarahkan ke kemiskinan karena tidak semua masyarakat di desa itu miskin misalnya,” terangnya.

“Tentu di situlah kita arahkan, ada sebagian besar dari dana ini untuk kemiskinan. Belum sinkron tinggal dirapikan, karena itu semua untuk masyarakat, kita sinkronkan dengan program kemiskinannya,” imbuhnya.

Selanjutnya, Ridwan mengemukakan pokir anggota dewan umumnya tetap akan berfokus pada dapilnya. Namun, dengan adanya E-Pokir ia meyakini program yang dilaksanakan bisa disesuaikan demi pengetasan kemiskinan di daerah tersebut.

“Misalnya saya dari Bima, pastilah uang saya akan dibawa ke Bima. Nah di Bima itu misalnya dimana yang butuh rumah layak huni, yang tahu kan kita. Nah di situlah kita arahkan pokir-pokir ini, supaya berdasarkan dapil tapi juga menyisir kepada kebutuhan masyarakat miskin,” ujarnya.

Selain memfokuskan program, penerapan E-Pokir yang juga dipantau KPK ini ditujukan demi efisiensi anggaran. “Bagaimana mengefisiensikan anggaran itu, dengan sistem E-Pokir ini akan mudah KPK memantau. Ini yang kita mau tertibkan supaya uang-uangnya ini benar-benar diprogramkan untuk kegiatan yg ada di RPJMD Provinsi, karena APBD ini kan untuk RPJMD,” tandasnya.

Dari 65 anggota DPRD NTB, diketahui 30 orang telah mengisi E-Pokir, sisanya belum. Ridwan pun mengakui saat ini pihaknya tengah melakukan sosialisasi pengisian E-Pokir. (ros)