Pokir Anggota DPRD Masing-masing Rp2 Miliar

H. Didi Sumardi. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Meski menuai kritikan, anggota DPRD Kota Mataram tetap meminta kenaikan anggaran pokok – pokok pikiran (Pokir) di tahun 2021 mendatang. Lobi dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) disetujui atau deal masing-masing anggota Dewan mendapat jatah Rp2 miliar.

Angka Rp2 miliar hanya bagi 37 anggota Dewan. Pimpinan Dewan mendapatkan porsi kue pokir berbeda. Sumber di internal Pemkot Mataram menyebutkan, anggaran pokir diminta Rp2,25 miliar untuk satu orang wakil rakyat Lingkar Selatan tersebut. Setelah alotnya pembahasan APBD 2021 sehingga dilakukan lobi antara Banggar Anggaran DPRD dengan TAPD Kota Mataram.

Iklan

Dari hasil negosiasi disepakati untuk APBD murni 2021 dialokasikan Rp2 miliar. Porsi anggaran akan ditambah di APBD perubahan. “Mereka minta satu orang anggota Rp2,25 miliar. Ini belum termasuk pimpinan,” kata sumber ditemui pekan kemarin.

TAPD sebenarnya cukup berat menaikkan anggaran pokir. Di satu sisi, pandemi Covid-19 menghancurkan sumber pendapatan daerah. Imbasnya, program di masing – masing organisasi perangkat daerah (OPD) banyak dipangkas. “Banyak program OPD harus dikurangi,” katanya.

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi menegaskan, bukan hanya pokir dewan saja yang diminta dinaikkan, tetapi juga berkaitan dengan pendapatan, belanja serta sektor lainnya. TAPD diminta melakukan pencermatan dari aspek secara kuantitas dan kualitas. Berbicara PAD harus berpikir bagaimana peningkatkan atau kemajuan, meskipun disadari saat ini banyak keterbatasan karena pandemi. “Bukan pokir saja tapi semua kita minta dinaikkan. Tapi hal – hal tertentu harus dibarengi dengan hal – hal yang terpuruk,” kata Didi.

Menurunnya jumlah kasus pasien positif virus corona, kata politisi Partai Golkar ini, pihaknya optimis aktivitas akan kembali normal di tahun 2021 mendatang. Pendapatan tahun 2019 dimaklumi terjadi penurunan drastis. Kedua, mencermati progres penanganan Covid -19 secara nasional akan disuntikkan vaksin secara bertahap.

Di awal 2021 akan ditargetkan lebih besar lagi. Hal ini tidak bisa dipisahkan di Kota Mataram, sehingga kondisi itu berpengaruh terhadap stabilitasi dan termask sektor kesehatan. “Mungkin bisa digambarkan aktivitas ekonomi mendekati kenormalan dan pada akhirnya dipertengahan 2021 normal,” ucapnya.

Pada posisi seperti itu sambungnya, harus dikalkulasi secara optimistik. Meskipun TAPD tidak bisa yakinkan meningkatkan PAD. Pihaknya bersama TAPD akan membahas kembali di APBD Perubahan. Jika target menurun dan PAD menurun, sektor belanja pasti juga turun.

Pokir Anggota Dewan deal di angka Rp2 miliar merupakan hasil kesepakatan dari proses pembahasan di banggar dengan TAPD.  Didi menegaskan bahwa itu bukan deal – deal-an karena segala sesuatunya baik itu target pendapatan dan plafon anggaran belanja, pembiayaan, silpa dan lainnya disepakati bersama. “Bukan deal – deal-an, tapi itu kesepakatan bersama,” ucapnya.

Kritikan masyarakat yang menilai Dewan tidak peka terhadap kondisi ekonomi di saat pandemi. Menurutnya, kenaikan pokir justru menjawab permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat, terutama berkaitan dengan peningkatkan kesejahteraan, pemberian modal usaha, pemberdayaan serta lain sebagainya. “Pokir itu bersumber dari aspirasi masyarakat. Apa yang dimau rakyat itu yang dipenuhi. Bukan ujuq – ujuq kemauan Dewan,” dalihnya. (cem)