PNS Tak Masuk Kerja Berturut-turut 10 Hari Langsung Dipecat

Ilustrasi. (SuaraNTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam PP tersebut, jika ada PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan berturut-turut selama 10 hari, maka akan langsung diberhentikan atau dipecat.

Kepala Bidang Evaluasi, Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai BKD NTB, Sobri, S.IP., M.M., yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 15 September 2021 mengatakan bahwa memang telah terbut PP No.94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Untuk pelaksanaanya di NTB, BKD masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) yang menjadi aturan turunan dari PP terbaru tersebut.

Iklan

‘’Kita menunggu juknis dari BKN terutama yang pelanggaran disiplin tingkat sedang dan berat. Karena menyangkut masalah pembayaran TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai),’’ kata Sobri.

Dalam PP sebelumnya, kata Sobri, bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin kategori ringan, mereka hanya diberikan teguran tertulis selama tiga kali. Kemudian bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin kategori sedang, mereka diberikan sanksi penundaan pembayaran gaji berkala, penurunan pangkat dan penundaan kenaikan pangkat, serta penurunan pangkat selama tiga tahun.

Sedangkan bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin kategori berat, sanksinya berupa pemecatan atau diberhentikan. ‘’Ada Juknis dari BKN kita pakai. Biasanya juknis akan terbit sebulan setelah PP keluar,’’ terangnya.

Disinggung mengenai PNS Pemprov yang diberikan sanksi selama 2021 sampai September ini, Sobri mengatakan jumlahnya cukup banyak. Namun, ia tak hafal angka pastinya.

“Banyak yang melanggar disiplin, terutama guru. Seperti, kalau dia kena pidana, maka dipecat langsung. Kalau melakukan kekerasan dalam rumah tangga, berlanjut ke proses hukum kemudian dia ditahan, kita bebaskan sementara,” terangnya.

Pada tahun ini, kata Sobri, ada sejumlah guru yang tersangkut kasus pidana soal penggunaan Dana Operasional Sekolah (BOS) diberhentikan dari PNS. Mereka yang dipecat setelah ada putusan inkrah dari pengadilan.

‘’Kalau sudah putusan inkrah, itu masuk pelanggaran berat, langsung kita sikat. Begitu langsung ada keputusan pengadilan yang inkrah, langsung kita berhentikan. Ada tiga orang saya lihat kemarin dipecat,’’ sebutnya.

Pemerintah akan memantau absensi dan ketaatan PNS terhadap jam kerja yang telah ditetapkan. Jika kedapatan sering mangkir kerja alias bolos, maka PNS bersangkutan bakal terkena pemotongan uang tunjangan kinerja hingga pemecatan.

Ketentuan tersebut tertuang dalam PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang diterbitkan Presiden Jokowi pada 31 Agustus 2021. Jika PNS dalam 1 tahun terhitung tidak masuk kerja tanpa alasan sah secara kumulatif selama 3 hari, maka yang bersangkutan akan mendapat hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan.

Dalam pasal 9 PP No. 94 Tahun 2021 disebutkan, teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 sampai dengan 6 hari kerja dalam 1 tahun, dan pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 sampai dengan 10 hari kerja dalam 1 tahun.

Hukuman disiplin dikenakan pada PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 11-13 hari dalam satu tahun. Sanksi berupa pemotongan tukin 25 persen selama 6 bulan. Bagi PNS yang kedapatan bolos kerja tanpa alasan sah hingga total 14-16 hari, maka akan diberikan pemotongan uang tunjangan kinerja 25 persen selama 9 bulan.

Dalam pasal 10 ayat 2 huruf f angka 3 PP No. 94 Tahun 2021 dinyatakan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 sampai dengan 20 hari kerja dalam 1 tahun.

Sanksi lebih berat dijatuhkan pada PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 21-24 hari, yakni penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan.

Dalam pasal 11 ayat 2 huruf d angka 2 dinyatakan pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 sampai dengan 27 hari kerja dalam 1 tahun.

Selanjutnya, pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah hingga 28 hari kerja atau lebih dalam 1 tahun, maka yang bersangkutan akan terkena pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Hukuman serupa berlaku bagi PNS yang tidak masuk kerja selama 10 hari berturut-turut. Pemerintah akan melakukan pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional