PN Praya Tolak Hentikan Perkara IRT, Hakim Kabulkan Penangguhan Penahanan

Sidang perdana terhadap Nurul Hidayah (38), Martini (23), Fatimah (38), Hultiah (40) warga Desa Wajegeseng yang berlangsung di PN Praya, Senin, 22 Februari 2021.

Praya (Suara NTB) – Ketua Pengadilan Negeri (PN) Praya, Putu Agus Wiranata, S.H, menolak menghentikan perkara ibu rumah tangga (IRT) yang terjerat kasus dugaan pengerusakan gudang pengolahan tembakau di Desa Wajegeseng Kecamatan Kopang, Lombok Tengah (Loteng). Hakim, tetap akan mengupayakan agar para tersangka bisa ditangguhkan penahanannya atas dasar kemanusian.

Penolakan tersebut disampaikan menjawab tuntutan sejumlah elemen saat menggelar aksi demonstrasi di depan PN Praya, Senin, 22 Februari 2021.  Salah satu tuntut dalam aksi itu, mendesak supaya perkara hukum terhadap empat IRT tersebut dihentikan. Para IRT tersebut juga bisa segera dibebaskan dari semua tuntutan hukum.

Iklan

Pihaknya bisa memahami apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi masyarakat. Tetapi persoalan ini harus dipandang secara komprehensif. Karena ini persoalan hukum yang tentu harus ditegakkan. ‘’Pengadilan (hakim) pasti akan memberikan keadilan,’’ teranganya.

Menurutnya, proses hukum harus tetap berjalan. Supaya persoalan-persoalan yang tersembunyi di balik perkara tersebut yang tidak diketahui masyarakat bisa terungkap. Tidak kalah penting kemandirian peradilan juga harus ditegkkan. ‘’Mungkin ada persoalan lain yang tidak terungkap dalam perkara ini. Maka melalui proses peradilan inilah nantinya akan terungkap,’’ tegasnya.

Soal salah dan benar, biar nanti hakim yang menilai. Masyarakat dalam hal ini harus tetap berpikir positif, bahwa keputusan tetap ada ditangan hakim. Tidak bisa diinternvensi oleh pihak manapun. Dan, hakim dalam mengambil keputusan pasti akan mempertimbangkan semua aspek. Tidak hanya dari sisi hukum, sosial kemasyarakatan juga pastinya akan jadi pertimbangan.

Sementara itu, dalam sidang perdana yang digelar Senin siang, majelis hakim PN Praya mengabulkan permohonan penangguhan penahanan empat IRT yang diajukan keluarga terdakwa. Dan, hakim pun langsung memerintahkan jaksa untuk mengeluarkan empat IRT dari Rutan Praya.

Selaku penjamin ada Bupati Loteng terpilih, H.L. Pathul Bahri, SIP., ada juga dari Dinas Pemberdayan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB dan beberapa elemen lainnya.

Sidang perdana semula sudah dijadwalkan digelar para Rabu, 24 Februari 2021. Namun kemudian dimajukan dua hari lebih cepat. Proses sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Asri, S.H., awalnya dilaksanakan secara daring. Tetapi karena terkendala jaringan telekomunikasi, sidang yang semula digelar pada pukul 11.00 Wita kemudian ditunda hingga pukul 14.00 Wita, untuk memberikan kesempatan menghadirkan langsung para terdakwa di ruang sidang PN Praya.

Dalam dakwaanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Catur Hidayat Putra, S.H, mengungkapkan para terdakwa dijerat dengan pasal 170 KUHP, dengan ancaman kurungan 5 tahun 6 bulan. Karena dinilai telah melakukan pengerusakan secara bersama-sama, terhadap pabrik pengolahan tembakau milik H.M. Suardi di Desa Wajageseng.

Sementara itu, Ketua Tim Kuasa Hukum dari Tim Keadilan untuk IRT, Ali Usman Ahim, S.H., menilai pengenaan pasal 170 KUHP terhadap empat IRT tersebut terlalu berlebihan. Pasal 170 KUHP itu untuk kasus pengerusakan berat. Sementara yang dilakukan para IRT tidaklah seberapa dan tidak menimbulkan kerusakan berarti.

Bahkan kasus tersebut sebenarnya tidak layak untuk diproses secara hukum. Karena bisa diselesaikan melalui upaya-upaya mediasi secara kekeluargaan. ‘’Ada restorative justice yang  bisa ditempuh. Karena ini kasus sepele yang sesungguhnya tidak layak diproses hukum. Apalagi kemudian dikenakan pasal 170 KUHP yang merupakan pasal dengan kasus pengerusakan berat,’’ tandasnya.

Para IRT tersebut melakukan pengerusakan atau pelemparan juga karena ada persoalan sebelumnya. Karena tidak tahan terhadap polusi bau yang ditimbulkan dari aktivitas pabrik pengolahan tembakau tersebut. ‘’Ada azas sebab akibat dalam perkara ini. Jadi semestinya tidak perlu diselesaikan secara hukum,’’ pungkas Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB ini.

Pantau Langsung Persidangan

Persidangan empat IRT tersebut mendapat atensi khusus Gubernur NTB, Dr. H. Zulkiefliemansyah. Orang nomor satu di NTB ini bahkan langsung hadir memantau pelaksanaan sidang terhadap Nurul Hidayah (38), Martini (23), Fatimah (38), Hultiah (40) warga Desa Wajegeseng yang berlangsung di PN Praya tersebut. Hadir juga anggota Komisi III DPR RI, Ir. Hj. Sari Yulianti.

Gubernur juga ingin memastikan kalau permohonan penangguhan penahanan terhadap para IRT bisa dikabulkan. Mengingat selain dari DP3AP2KB dan Pemkab Loteng, banyak juga pihak yang sudah secara sukarela bersedia menjadi penjamin keempat IRT tersebut. ‘’Saya menemani beliau (Hj. Sari Yulianti) untuk memastikan bahwa akan ada penangguhan penahanan hari ini (Senin kemarin),’’ terangnya.

Terkait proses hukum, Gubernur NTB menegaskan pihaknya tidak bisa mengintervensi. Semua diserahkan sesuai aturan dan mekanisme yang ada. Seperti pada proses penangguhan penahanan, walaupun bisa dilakukan, tetapi semua harus tetap sesuai aturan hukum yang berlaku.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi III DPR RI, Ir. Hj. Sari Yulianti. Kedatangan pihaknya bukan untuk mengintervensi proses hukum yang ada. Proses hukum harus tetap dihormati. Namun perlu diingat, bahwa ada hak dari para IRT untuk memperoleh penangguhan penahanan. ‘’Itu saja yang mau kita pastikan,’’ pungkas politisi Partai Golkar ini. (kir)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional