PN Praya Kebut Eksekusi Lahan Enklave di KEK Mandalika

Juru Sita PN Praya membacakan surat eksekusi lahan enklave di kawasan The Mandalika, Senin, 18 Januari 2021. (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Eksekusi lahan-lahan yang berstatus enklave di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika terus dikebut Pengadilan Negeri (PN) Praya Lombok Tengah (Loteng). Untuk bisa mengejar target tuntas akhir bulan Januari ini. Pada Senin, 18 Januari 2021, sebanyak lima bidang lahan kembali dieksekusi PN Praya. Setelah pada pekan sebelumnya, dua bidang lahan juga sudah dieksekusi terlebih dahulu.

Dengan begitu sejauh sudah ada tujuh bidang lahan yang dieksekusi PN Praya dari total 15 bidang lahan yang berstatus enklave di area lokasi pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Dari jumlah ini, 10 bidang lahan di antaranya sudah diambil uang ganti untung melalui proses konsinyasi di PN Praya oleh warga pemilik lahan.

Iklan

Pihak PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporatin (ITDC) sudah mengeluarkan anggaran hingga Rp 21, 2 miliar, untuk menyelesaikan pembayaran 10 bidang lahan tersebut. “Proses eksekusi berjalan lancar. Karena sebelumnya pada hari Kamis kemarin para pemilih lahan sudah kita layangkan teguran,” sebut Ketua PN Praya Putu Agus Wiranata, SH.,MH.

Pihaknya bisa saja tidak melakukan eksekusi lahan. Karena pada dasarnya para pemilik lahan sudah menerima dana konsinyasi. Namun untuk memastikan semua tahapan berjalan sesuai aturan, maka PN Praya tetap melakukan eksekusi. Hal ini sebagai bentuk penyerahan objek lahan dari warga kepada pemohon dalam hal ini ITDC.  “Kami tetap datang ke lapangan untuk memastikan objek eksekusi diserahkan ke pemohon,” tegasnya.

Meski sudah dilakukan eksekusi lahan, namun pihak ITDC tidak langsung melakukan pembongkaran terhadap bangunan di atas lahan warga. Karena warga meminta waktu untuk membongkar sendiri bangunan miliknya.

“Untuk hari ini (Senin kemarin, red) total luas lahan yang dieksekusi berjumlah 11.485 m2 dengan lima orang pemilik. Terletak di tikungan 13 dan 14 jalur JKK Mandalika,” imbuhnya.

Masing-masing Muhadi, Mahrup, Duguk, Nate alias Amaq Labak serta Migarse. Dalam proses eksekusi, Polres Loteng tetap melakukan pengawalan. Kendati jumlah personel yang diterjunkan tidak sebanyak proses eksekusi sebelum-sebelumnya.

Terpisah, Kapolres Loteng, AKBP Esty Setyo Nugroho, SIK., mengapreasiasi sikap koopertatif warga pemilik lahan yang dieksekusi tersebut. sikap tersebut diharapkan bisa ditiru oleh pemilik lahan yang belum bersedia menerima pembayaran lahan melalui konsiyasi di PN Praya. “Semoga ini bisa menjadi contoh bagi pemilik lahan lainnya,” harapnya.

Sebelumnya Vice President Corporate Legal and GCG ITDC, Yudhistira Setiawan, mengatakan pihaknya memberi tenggat waktu sampai akhir bulan Januari ini sudah segera mengosongkan lahan-lahan yang berstatus enklave, baik itu yang sudah menerima dana konsinyasi maupun yang belum.

“Bagi yang belum juga bersedia mengambil dana konsiyasi tetap akan dilakukan pengosongan. Kalau tetap tidak juga mau melakukan pengosongan sampai akhir bulan Januari ini, maka terpaksa akan dilakukan pengosongan secara paksa,” tandasnya. Karena bagaimanapun juga, proses  pembangunan JKK Mandalika yang saat ini sudah mencapai 50 persen tidak boleh terganggu karena persoalan lahan. (kir)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional