PN Mataram Sidangkan Pemeriksaan Berkas PK Nuril

Juru Bicara PN Mataram Didiek Jatmiko saat menerima penyerahan berkas PK terpidana UU ITE, Baiq Nuril Maknun. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Pengadilan Negeri Mataram akan menyidangkan pemeriksaan berkas Peninjauan Kembali (PK) Baiq Nuril Maknun. Para pihak yang dipanggil untuk mengikuti sidang, yakni Nuril sebagai Pemohon, dan Kejari Mataram sebagai termohon.

“Sidangnya Kamis 10 Januari 2018,” ucap  Juru Bicara Pengadilan Negeri Mataram, H Didiek Jatmiko, dikonfirmasi kemarin.

Iklan

Sidang PK digelar atas permohonan yang diajukan tim penasihat hukum Nuril pada Kamis, 3 Januari 2019 lalu. Permohonan PK terhadap putusan MA RI No 574K/PID.SUS/2018 tertanggal 26 September 2018 juncto putusan PN Mataram No 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tertanggal 26 Juli 2017.

“Sesuai aturan KUHAP, pengadilan bertugas memeriksa perkara PK-nya. Apakah alasan yang diajukan pemohon dapat memenuhi unsur atau tidak, semua diperiksa. Pihak pemohon dan termohon dipanggil untuk sidang,” jelas Didiek.

Dalam putusan kasasi, MA RI menghukum Nuril bersalah melanggar pasal 27 ayat 1 jo pasal 45 ayat 1 UU RI No 19/2016 tentang perubahan atas UU RI No 11/2008 tentang ITE.

Majelis kasasi membatalkan putusan bebas PN Mataram, dan memutus sendiri dengan menjatuhkan pidana terhadap Nuril dengan penjara selama 6 bulan. Serta denda Rp500 juta subsidair tiga bulan

Permohonan PK Nuril isinya antara lain yang memohon MA untuk mengabulkan PK, serta memohon pembatalan putusan kasasi MA.

Kemudian memohon hakim PK mengadili kembali dengan permohonan putusan menyatakan Nuril tidak terbukti bersalah, membebaskan Nuril dari dakwaan, serta memulihkan hak kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Putusan kasasi MA disebut memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, seperti diterangkan dalam pasal 263 ayat 3 KUHAP.

“Hakim MA keliru dengan tidak menguraikan alternatif unsur perbuatan mana yang dianggap terbukti, sehingga Nuril dipersalahkan,” kata Penasihat hukum Nuril, Yan Mangandar, dikonfirmasi terpisah.

Penyidik Perlu Tambahan Saksi

Sementara permohonan PK sudah diajukan, dugaan pelecehan Baiq Nuril Maknun masih di tahap penyelidikan. Penyidik Polda NTB memerlukan tambahan keterangan saksi. Sejauh ini unsur pidana belum ditemukan.

Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Kristiaji menerangkan, penyidik Subdit IV Renakta sudah mengklarifikasi sejumlah saksi. Termasuk ahli.

“Ahli yang kita ambil keterangannya, ahli psikologi, ahli pidana dan ahli bahasa,” ucapnya, ditemui akhir pekan lalu.

Namun dia menerangkan, penyelidikan sejauh ini masih perlu mencari alat bukti. Dalam hal pembuktian unsur pidana seperti yang dilaporkan Nuril.

“Boleh saja pelecehan verbal itu jadi diskusi hukum. Tapi di kami, perlu adanya pembuktian unsur-unsurnya,” sebut Kristiaji.

Untuk keperluan itu, sambung dia, penyidik masih akan memanggil beberapa saksi lagi. Diantaranya yang mengetahui percakapan telepon atau dugaan peristiwa cabul di salah satu hotel di Senggigi, Lombok Barat.

“Kita masih perlu saksi-saksi lagi,” ujarnya. Sebelumnya, Nuril melaporkan mantan atasannya di SMAN 7 Mataram, H Muslim dengan dugaan pelanggaran pasal 294 ayat 2 ke-1 KUHP.

Dalam laporannya, disebutkan terlapor menelepon Nuril dan membincangkan aktivitas seksual dengan wanita lain.

Menurut penasihat hukum Nuril, Yan Mangandar, ucapan mengandung asusila itu pun sudah terbukti dalam sidang kasus ITE Nuril.

Hal itu juga dilampirkan dalam berkas laporan, termaktub dalam berita acara pemeriksaan, sewaktu Nuril dan H Muslim sama-sama diperiksa penyidik Polres Mataram terkait kasus ITE setahun silam. Serta berkas salinan putusan. (why)