PMI NTB Dideportasi Malaysia, Indikasi Korban TPPO Diselidiki

Penyidik Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB mengidentifikasi PMI bermasalah yang dipulangkan dari Malaysia Mei lalu.(Suara NTB/Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB)

Mataram (Suara NTB) – Malaysia memulangkan PMI di masa pandemi Covid-19. Diantaranya 84 orang warga NTB. Polda NTB menurunkan tim untuk menyelidiki indikasi tindak pidana perdagangan orangnya. “Kita identifikasi yang baru pulang dari Malaysia ini apakah ada indikasi korban tindak pidana atau tidak,” ucap Wakil Direktur Reskrimum Polda NTB AKBP Awan Hariono, kemarin.

Wakil Direktur Ditreskrimum Polda NTB AKBP Awan Hariono mengungkapkan perlunya sinergi antarinstansi. Deportasi selama pandemi Covid-19 ini membuka tabir pengiriman PMI bermasalah. “Kita bersinergi untuk melakukan identifikasi warga yang baru pulang dari Malaysia. Tentunya dari identifikasi itu kita akan lakukan langkah-langkah. Apakah ada pidananya atau tidak,” ucapnya.

Iklan

Awan menambahkan, tim khusus TPPO mengidentifikasi PMI dideportasi sejak tiba di bandara. Mereka yang teridentifikasi berangkat tanpa prosedur atau bermasalah akan masuk daftar penyelidikan. “Sudah ada enam kasus TPPO sepanjang 2020 ini yang kita tangani. Kita selidiki lagi yang PMI Malaysia ini,” terangnya.

Kepala Badan Perlindungan PMI Mataram Abri Danar Prabawa mengatakan, sepanjang April sampai Mei 2020, sudah ada 1.144 PMI yang dipulangkan dari berbagai negara tujuan. BP2MI mengawal pemulangan mereka. “Mereka ini ilegal sehingga dipulangkan negara tujuan. Mereka ini yang bekerja di sektor informal,” ucapnya.

Dalam masa pencegahan Covid-19, BP2MI pada bulan Mei melayani kepulangan 1.203 PMI terdiri dari 643 PMI yang mana 335 orang pulang bermasalah dan 308 pulang karena habis kontrak. 560 orang sisanya adalah calon PMI yang masih ditampung di BLK. Abri memperkiran masih ada PMI asal NTB yang bekerja di luar negeri. melihat dari catatan pada triwulan awal 2020, yang mana sekitar 4.600 PMI yang keluar. Paling banyak tujuan Malaysia untuk bekerja di sektor perkebunan. Menyusul kemudian Hongkong, Taiwan, dan Singapura. (why)