Pleno KPU Sumbawa, Mo-Novi unggul Tipis dari Jarot-Mokhlis

Para peserta berpose bersama usai pleno yang digelar KPU Kabupaten Sumbawa, di Hotel Sernu, sejak Rabu, 16 Desember 2020 hingga Kamis, 17 Desember 2020.(Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – KPU Kabupaten Sumbawa menetapkan paslon nomor urut 4, Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviani, S.Pd, M.Pd (Mo-Novi) sebagai peraih suara tertinggi dalam Pilkada Sumbawa. Penetapan ini setelah dilakukannya rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten di Hotel Sernu, sejak Rabu (16/12) hingga Kamis, 17 Desember 2020. Perolehan suara Mo Novi selisih tipis dengan paslon Jarot-Mokhlis.

Berdasarkan Surat Keputusan KPU Sumbawa nomor 716/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XII/2020, Mo-Novi meraih 69.683 suara. Disusul Paslon nomor urut 5 Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P-Ir.H. Mokhlis, M.Si (Jarot-Mokhlis) dengan 68.801 suara. Dari perolehan suara ini, Mo-Novi unggul 882 suara dari Jarot-Mokhlis. Kemudian posisi ketiga diraih paslon nomor urut 3, Ir. Talifuddin, M.Si-Sudirman, S.IP dengan dengan perolehan 51.169 suara. Posisi keempat paslon nomor urut 1, H.M. Husni Djibril, B.Sc-Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd dengan perolehan 43.938 suara. Terakhir paslon nomor urut 2, Nurdin  Ranggabarani, S.H., M.H-H. Burhanuddin Jafar Salam, S.H., M.H dengan perolehan 41.275 suara.

Ketua KPU Kabupaten Sumbawa, M. Wildan, M.Pd yang ditemui usai rekapitulasi menyampaikan, pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Sumbawa tahun 2020 tingkat kabupaten perjalannya cukup luar biasa. Dalam prosesnya,  ada juga yang ingin diklarifikasi terkait membuka lagi kotak yang ada di TPS, sehingga sempat diskor. Seperti di TPS 11 Kelurahan Bugis ada perselisihan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 10. Seharusnya jumlah pengguna hak suara sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, juga dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Kemudian TPS 6 Desa Suka Damai Kecamatan Labangka ada kekeliruan dari KPPS dalam mencatat. Terdapat 9 surat suara tidak sah, tetapi suara tidak sah itu juga dimasukkan dalam surat suara keliru coblos. Sehingga terjadi double pencatatan. Pihaknya pun telah membuka kotak suara untuk pembuktian, dan dapat diselesaikan. Setelah rekapitulasi selesai, pihaknya kemudian mengeluarkan surat keputusan yang ditetapkan tanggal 17 Desember tahun 2020 pukul 01.50 Wita. “Ini sebagai dasar waktu bagi paslon yang ingin mengajukan gugatan kepada MK. Ini sudah ketentuannya berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU,” ujarnya.

Diakuinya, dari penetapan ini ada dua paslon yang membubuhkan tanda tangan di lampiran D hasil kabupaten yakni paslon nomor 4 dan paslon nomor 1. Sedangkan yang lainnya menerima keputusan tapi tidak mau menandatangani. Pihaknya pun sudah menuangkan dalam D kejadian khusus. “Dalam ketentuan PKPU 19 terkait dengan rekapitulasi, apabila ada saksi yang tidak mau tanda tangan kami tidak memaksa dalam hal penandatanganan. Tadi KPU sudah menentukan dalam keputusannya,” terangnya.

Jika nantinya berlanjut ke MK dan KPU sebagai teradu atau termohon, pihaknya siap menerima dan menghadapi. Karena sebagai lembaga penyelenggara, pihaknya menjunjung tinggi  nilai akuntabilitas. Bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. “Kalau waktunya saya kurang paham di MK, berapa lama setelah dikeluarkan keputusan. Karena di kami tidak secara detail,” bebernya.

Meskipun demikian, pihaknya mempunyai tahapan berikutnya yakni penetapan calon terpilih. Penetapan calon terpilih ini ada dua hal. Pertama apabila tidak ada PHP (Perkara Hasil Pemilihan) pihaknya tetap juga menunggu MK yang mengeluarkan Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRBK). Apabila MK mengeluarkan buku registrasi Sumbawa tidak ada, lima hari setelah dikeluarkan buku itu pihaknya akan melaksanakan penetapan calon terpilih. Sedangkan apabila ada PHP, pihaknya akan menunggu hasil proses persidangan dan MK akan mengeluarkan keputusan. Lima hari setelah dikeluarkan keputusan baru melaksanakan penetapan calon terpilih. “Setelah penetapan,  tiga hari paling telat mengusulkan berkas calon terpilih kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur,” pungkasnya. (ind/arn)