Pleno KPU Penetapan Paslon Dilakukan Tertutup, Bawaslu Bersiap Hadapi Potensi Gugatan

M. Husni Abidin (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – KPU akan melaksanakan pleno penetapan pasangan calon Walikota/Wakil Walikota peserta Pilkada serentak Kota Mataram tahun 2020 akan digelar secara tertutup. Sehingga dipastikan dalam penetapan paslon tanggal 23 September tersebut tidak ada pengerahan massa pendukung Paslon.

Demikian disampaikan Ketua KPU Kota Mataram, M. Husni Abidin di Mataram. “Penetapan bapaslon menjadi pasangan calon kita lakukan tanggal 23 September, itu dilaksanakan tertutup, kami hanya pleno lima orang anggota KPU, tanpa mengundang siapapun,” ujarnya.

Iklan

Pleno penetapan pasangan calon peserta Pilkada serentak Kota Mataram tersebut dapat dilakukan setelah semua bapaslon diberikan kesempatan untuk melengkapi kekurangan syarat pencalonan dan juga syarat calon. Apakah kemudian syaratnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) akan diputuskan dalam rapat pleno tertutup tersebut.

“Semua bapaslon sudah melengkapi seluruh berkas syarat pencalonan dan syarat calon. Untuk pleno tertutup dan untuk pengumuman penetapan paslon tersebut sudah diatur untuk tidak dilakukan secara terbuka,” jelasnya.

Ditempat terpisah, jelang penetapan paslon tanggal 23 September tersebut, dipandang Bawaslu sebagai salah satu babak krusial dalam tahapan kontestasi di Pilkada serentak 2020. Karena dalam penetapan paslon jadi titik rawan kemungkinan terjadi sengketa Pilkada. Karena sangat terbuka kemungkinan bapaslon dinyatakan TMS oleh KPU dan kemudian mereka akan menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan sengketa kepada Bawaslu.

Bawaslu Kabupaten/Kota sudah kita minta antisipasi terkait kemungkinan ada sengketa dalam penetapan paslon, kata komisioner Bawaslu NTB, Itratif.  Seandainya, kata dia, ada bapaslon dinyatakan TMS, dan tidak puas dengan keputusan KPU karena tidak diloloskan sebagai peserta Pilkada. Maka pihaknya meminta kepada bapaslon itu agar menempuh upaya hukum mengajukan gugatan sengketa kepada Bawaslu.

Prinsipnya, kami akan sangat senang, jika para bapaslon tidak puas dengan keputusan KPU, mengajukan jalur hukum kepada Bawaslu, ungkapnya. Sebab itu, Pihaknya telah meminta kepada KPU kabupaten kota untuk melakukan koordinasi pihak keamanan apabila terdapat keputusan KPU berpotensi ada keberatan atau ketidakpuasan dari bapaslon.

Selain itu. KPU kabupaten kota juga diminta menyiapkan segala sesuatunya. Mulai dari berkas administrasi hingga  teknis terkait hal diperlukan dalam menghadapi potensi sengketa di Pilkada. Karena jadi objek sengketa itu adalah keputusan KPU, terangnya.

Dijelaskan, dalam Pilkada ada dua hal yang berpotensi jadi sengketa, yakni, sengketa antar peserta atau masing-masing paslon, dan sengketa antar paslon dan KPU sebagai penyelenggara Pilkada. Diantara dua hal tersebut, sengketa kerap terjadi adalah sengketa antar peserta dan penyelenggara pemilu yaitu KPU. Jika itu terjadi, Bawaslu berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut, tambahnya.

Lebih lanjut diungkapkan, Peserta pilkada nantinya sebagai pemohon sengketa harus melapor lebih dulu ke Bawaslu dengan menggunakan aplikasi SIPS, untuk diproses. Dalam sengketa itu, KPU adalah pihak yang dilaporkan atau termohon. Kemudian, Bawaslu akan menggelar penyelesaian sengketa dalam tempo 12 hari. Pun, jika ada yang tidak puas dengan putusan penyelesaian sengketa oleh Bawaslu. Maka pihak itu bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). (ndi)