Pleno KPU, JODA Unggul

KPU KLU menggelar pleno perolehan suara Pilkada 2020, Rabu, 16 Desember 2020. (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – KPU Kabupaten Lombok Utara (KLU) melakukan pleno perolehan suara Pilkada 2020, Rabu, 16 Desember 2020. Dalam pleno itu, pasangan calon (paslon) H. Djohan Sjamsu – Danny Karter Febrianto R (JODA), unggul suara dengan selisih 18.281 (12,5 persen) suara dibandingkan perolehan paslon H. Najmul Akhyar – H. Suardi (NADI).

Pada pleno kabupaten, JODA memperoleh suara 83.659 atau memperoleh 56,13 persen suara. Sedangkan NADI memperoleh 56.378 atau 43,87 persen suara.

Pada pleno diketahui jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 151.994. Terdiri dari suara sah sebanyak 148.037 atau 88,20 persen, dan suara tidak sah, 2.957 atau 1,9 persen. Tingkat persentase partisipasi pemilih tercapai sebesar 88,2 persen, lebih tinggi dari target 86 persen.

Secara persentase, pemilih KLU di 5 kecamatan cukup tinggi. Rinciannya pemilih Bayan mencapai 89,43 persen, pemilih Kayangan 87,59 persen, Gangga 89,13 eprsen Tanjung 89,31 persen dan Pemenang 84,53 persen.

“Selisih suara tidak banyak yang berubah dibandingkan dengan data Sirekap. Hanya sedikit perbaikan pada jumlah surat suara yang terinput karena kesalahan penjumlahan di TPS,” ujar Ketua KPU KLU, Juraidin, SH. MH., usai pleno.

Komisioner Bidang Data, Perencanaan dan Informasi, Dr. H. M. Zaki Abdillah, LC., menambahkan kesalahan disebabkan data input yang salah hitung, sehingga menyebabkan tidak imbangnya perolehan suara akhir. Setelah dilakukan evaluasi, kekeliruan dapat diklarifikasi setelah akumulasi penjumlahan dilakukan secara terkomputerisasi.

Selisih yang berkurang ditemukan pada penjumlahan suara masing-masing, di Tanjung 17 suara, Gangga 13 suara, Kayangan 8 suara dan Bayan 5 suara. Sedangkan suara Pemenang, jumlahnya tetap.

“Untuk penetapan calon terpilih masih menunggu 3×24 jam. Apakah ada gugatan oleh calon atau tidak,” ucap Zaki.

Sementara, Ketua Bawaslu KLU, Adi Purmanto, membenarkan pihaknya memberikan saran perbaikan pada Pemilu mendatang. Bawaslu memberi beberapa saran revisi untuk kedepannya, antara lain, perbaikan data hak pilih, penjumlahan pemilih, proses coklit harus faktual, penyediaan TPS berkebutuhan khusus, tata cara pemilihan, serta pengisian formulir bagi petugas KPPS. “Untuk perolehan suara, secara umum sama. Karena kita juga sudah mengawal dari pleno PPK, tidak ada masalah,” tandas Adi. (ari)