Pleno DPD PAN Tuntas, KLU Ajukan Nama Najmul Akhyar

M. Hadi Sulthon. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Desk Pilkada DPW PAN NTB sudah menerima usulan dari DPD PAN Kabupaten Lombok Utara (KLU) terkait bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diusung. PAN KLU diketahui hanya mengusulkan satu nama, yakni Bupati KLU, H Najmul Akhyar yang akan maju sebagai bakal calon petahana.

“Iya. Hanya usulan Najmul Akhyar masuk ke Desk Pilkada DPW PAN NTB,” ujar Ketua Deks Pilkada DPW PAN NTB, M. Hadi Sulthon yang dikonfirmasi, Jumat, 6 Maret 2020.

Iklan

Selain dari KLU, Sulthon juga memastikan desk Pilkada DPW PAN NTB sudah menerima usulan balon kada tujuh DPD kabupaten kota akan menggelar Pilkada serentak 2020. Saat ini pihaknya sedang memproses dan menindaklanjuti usulan tersebut di tingkat DPW.

Proses dan tindak lanjuti itu, kata dia, tentu mengacu dan pedoman kepada juklak  dan juknis penjaringan balon kada sudah ditetapkan oleh DPP PAN. Dimana setelah usulan dari tujuh daerah Kabupaten/Kota, maka DPW PAN NTB akan segera melakukan pleno untuk kemudian diusulkan ke DPP.

“Kita lagi atur jadwal untuk rapat pleno di DPW,” ujar mantan anggota DPRD NTB itu.

Ditargetkan pihaknya pertengahan Maret ini, DPW harus sudah menggelar rapat pleno terkait usulan balon kada akan diajukan ke DPP. Dia memastikan balonkada diajukan DPP, tentu ditetapkan dan putuskan dalam rapat pleno di tingkat DPW untuk dimintakan SK rekom ke DPP.

“Setelah rapat pleno tuntas. Nanti akan diajukan ke DPP akan diumumkan oleh ketua DPW,” ucapnya.

Dia memperkirakan kemungkinan SK rekomendasi dukungan akan diterbitkan oleh DPP paling lambat April atau Mei. Biasanya, kata dia, SK rekom diterbitkan oleh DPP secara serentak. Ia juga menegaskan bawah jika SK rekom DPP sudah terbit, baru bisa disebut arah dukungan PAN final. Terbit SK DPP sebagai bukti final dan mengikat arah dukungan di Pilkada.

“Kecenderungan sih iya, tapi itu belum final. Karena keputusan final ada di DPP,” tandasnya ketika ditanya soal nama Najmul Akhyar. Oleh karena itu, belum ada keputusan final arah dukungan PAN misalnya di Pilkada KLU. Maka tentu mesin politik dan perangkat dimiliki partai belum bisa digerakkan untuk melakukan kerja-kerja politik bagi kemenangan balon kada di Pilkada.

Jika sudah ada keputusan final arah dukungan DPP di Pilkada, dirinya menegaskan seluruh jajaran kader dan pengurus harus taat dan loyal terhadap kebijakan partai tersebut. “Jika ada mbalelo dukung di luar garis kebijakan. Tentu harus siap sanksi,” pungkasnya. (ndi)