PL Pengadaan Benih Jagung 2017, Jaksa Hadirkan Saksi Mantan Kepala ULP NTB

Mantan Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTB (kini Biro Pengadaan Barang dan Jasa) Swahip, Senin (12/10) memberi keterangan sebagai saksi kasus pengadaan benih jagung tahun 2017 dengan terdakwa Direktur PT SAM Aryanto Prametu dan Direktur PT WBS Lalu Ikhwanul Hubby.(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Mantan Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTB (kini Biro Pengadaan Barang dan Jasa) Swahip membuat geram majelis hakim dalam sidang pengadaan benih jagung tahun 2017. Hakim menganggap saksi terdakwa Direktur PT Sinta Agro Mandiri Aryanto Prametu dan Direktur PT Wahana Banu Sejahtera Lalu Ikhwanul Hubby ini berbelit-belit.

Jaksa penuntut umum menghadirkan Swahip sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Senin, 12 Oktober 2021 dengan ketua majelis hakim Catur Bayu Sulistyo. Swahip dicecar soal proses penunjukkan langsung PT SAM dan PT WBS dalam proyek pengadaan benih jagung tahun 2017 senilai total Rp49,01 miliar ini.

Iklan

“Itu kerjaannya Pokja (kelompok kerja). Tidak ada pengawasan karena bukan tugas pokok saya,” jawab Swahip. Demikian juga mengenai evaluasi hasil evaluasinya. Swahip mengaku hanya tinggal tanda tangan hasil Pokja. Tanpa membaca rinci walaupun itu proyek bernilai puluhan miliar.

Jawaban itu memantik kecurigaan anggota majelis hakim Agung Prasetyo. “Jadi hasil Pokja itu Kepala ULP lepas tangan? Kepala ULP tanda tangan kan? Lalu apa artinya tanda tangan saudara itu,” sergah Agung melempar pertanyaan kepada Swahip.

Swahip yang sebelumnya kerap menjawab lupa dan tidak tahu ini angkat bicara. “Tanda tangan itu artinya pekerjaan (Pokja) itu sudah benar. Saya tahunya mereka menang karena dilaporkan Sekretaris Pokja,” jawabnya.

Jawaban Swahip ini membuat Agung tambah sangsi. “Kok sekarang semua dilimpahkan ke Pokja. Enak sekali jadi Kepala ULP kalau ada salah tinggal dilimpahkan ke Pokja. Apa ada pesanan dari atas atau bagaimana?,” imbuh Agung yang terus mengejar kesaksian Swahip.

Swahip menyangkal soal pesanan proyek ini. Walaupun, dia menerangkan bahwa PT SAM dan PT WBS mengantongi rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB. “Pokja kemudian memverifikasi permohonan penunjukkan langsung itu,” jelasnya.

Alasan dua perusahaan itu mendapat rekomendasi karena dilihat dari pengalaman mengerjakan proyek-proyek sebelumnya. Rekomendasi itu disampaikan pejabat pembuat komitmen, yakni terdakwa Ida Wayan Wikanaya. “Dari Pokja pernah ada sampaikan kalau yang dua ini sudah ditunjuk,” sebut Swahip.

Jaksa penuntut umum menunjukkan bukti surat yang pada intinya menunjukkan mantan Kadistanbun Provinsi NTB Husnul Fauzi membagi proyek ini menjadi 22 paket pekerjaan. Lengkap dengan rekanan yang ditunjuk langsung untuk mengerjakan masing-masing proyek tersebut.

“Saya hanya pegang permintaan pengajuan penunjukkan langsung dan draf kontraknya. Saya tidak tahu ada PT WBS dan PT SAM yang diajukan,” ungkap Swahip.

Sekretaris Pokja 75 Nungki Ika Yuniar mendapat penugasan dari Swahip untuk mengurusi penunjukkan langsung PT SAM. proyek untuk PT SAM ini dilepas dengan harga perkiraan sendiri Rp17,28 miliar. PT SAM lalu menawar dengan harga Rp17,25 miliar.

“Untuk prakualifikasinya, PT SAM ini kita lihat pengalamannya dalam pengadaan sejenis sehingga dia memenuhi kualifikasi. Setelah dia ajukan penawaran, kita kaji ulang penawarannya bersama PPK,” ujarnya dalam sidang terpisah.

Dari kajian ulang bersama PPK itu, Nungki mendapati keyakinan untuk meloloskan PT SAM. apalagi PT SAM sudah melampirkan surat pernyataan dukungan dari CV Tani Tandur sebagai salah satu persyaratan administrasi. Meskipun CV Tani Tandur ini bukan produsen benih jagung.

“Kami bertanya kepada PPK dan PPK sampaikan perusahaan ini bagus kerjanya. Kami hanya lihat substansinya karena keterangan PPK waktu itu proyek ini dikejar waktu musim tanam,” urai Nungki.

Kelayakan PT SAM mendapat proyek pengadaan benih jagung sebanyak 480 ton ini, sambung dia, juga berdasarkan syarat seperti diatur dalam Perpres 172/2014 tentang perubahan terakhir Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Hasil Pokja ini kemudian diserahkan ke Kepala ULP untuk dibuatkan surat kepada PPK. Pekerjaan ULP sampai di situ. Sebenarnya PPK juga bisa menolak hasil evaluasi ULP apabila dia tidak setuju,” papar Nungki.

Demikian juga dengan proses penunjukkan langsung PT WBS untuk pengadaan 849,99 ton benih jagung dengan kontrak Rp31,76 miliar. Nungki juga ikut sebagai Sekretaris Pokja 95 yang ditugasi untuk mengurusi penunjukkan langsung PT WBS.

“Kita tidak pernah ada pendekatan dari PPK untuk rekomendasi perusahan-perusahaan ini. Hanya disampaikan saat rapat kaji ulang dengan PPK,” terangnya. (why)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional