PKS NTB Targetkan Kemenangan 80 Persen di Pilkada 2020

Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi bersama empat Bapaslon yang telah diberikan SK B1-KWK. (Suara NTB/ndi).

Mataram (Suara NTB) -DPP PKS telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) dukungan model B1-KWK untuk kandidat Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang akan bertarung di Pilkada serentak 2020 Provinsi NTB. SK B1-KWK yang akan digunakan oleh Bapaslon untuk mendaftar ke KPU itu diserahkan PKS, Sabtu, 29 Agustus 2020 di Mataram.

Dari tujuh daerah yang akan melaksanakan Pilkada, PKS baru menerbitkan lima SK B1-KWK yakni untuk pasangan Djohan Sjamsu-Danny Carter di Pilkada Lombok Utara, kemudian Selly Andayani-Abdul Manan untuk Pilkada Kota Mataram, selanjutnya untuk Pilkada Sumbawa kepada pasangan Mahmud Abdullah-Dewi Noviany, Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat kepada Musyafirin-Fud Saifuddin, dan Pilkada Bima kepada Irfan-Herman Edison.

“Ada lima yang sudah diterbitkan, tapi baru empat yang kami serahkan, satu untuk Sumbawa belum diserahkan karena paslon masih berhalangan,” ujar Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi, saat dikonfirmasi usai penyerahan SK Dukungan B1-KWK kepada pada Paslon yang menerima.

Sementara dua daerah yang belum dikeluarkan SK B1-KWK yakni Lombok Tengah dan Dompu. DPP PKS belum bisa menerbitkan SK untuk dua daerah tersebut karena masih belum tuntasnya pembahasan terkait Bapaslon yang akan diusung oleh partai koalisi. “Dompu dan Lombok Tengah belum keluar masih di meja DPP, karena di sana belum kelar koalisinya,” jelas Hadi.

Penyerahan SK B1-KWK PKS tersebut digelar secara serentak di seluruh daerah di Indonesia yang akan menggelar Pilkada serentak 2020. Ketua umum DPP PKS, Sohibul Iman balam pidato politiknya yang disampaikan secara daring telah memasang target kemenangan sebesar 60 persen. Karena itu para kader diminta untuk bergerak dengan totalitas memenangkan pasangan calon yang diusung.

“Kalau Ketua Umum menargetkan kemenangan 60 persen secara nasional, Insya Allah kita di NTB menargetkan kemenangan itu 70 sampai 80 persen, dan itu kita optimis,” kata Hadi.

Para Bapaslon yang sebelum diberikan SK B1-KWK, mereka terlebih dahulu diminta untuk menandatangani fakta integritas. Salah satu poin penting dalam fakta integritas tersebut yakni Bapaslon diminta untuk mengundurkan diri jika meraka diduga melakukan tindakan korupsi.

“Bersungguh-sungguh, menolak segala perilaku koruptif, dan apabila menjadi Kepala Daerah ditetapkan menjadi tersangka dugaan kasus korupsi, maka bersedia mengundurkan diri sebagai kepala daerah,” ucap Hadi. (ndi).