PKL di Pantai Ampenan Menolak Direlokasi

Kondisi lapak lama di Pantai Ampenan, Kamis, 6 Februari 2020. Beberapa PKL di lapak ini menolak direlokasi ke lapak baru yang dinilai kurang representatif. (Suara NTB/viq)

Mataram (Suara NTB) – Dari 92 pedagang kaki lima (PKL) di pantai Ampenan, beberapa di antaranya menolak direlokasi ke lapak PKL baru yang disiapkan pemerintah. Jumlah lapak baru dinilai tak sebanding dengan jumlah PKL di pantai Ampenan.

Ditemui Suara NTB, Kamis, 6 Februari 2020, salah satu PKL di pantai Ampenan, Daeng (50) mengungkapkan kebingungannya ketika mendengar kabar akan dipindahkan ke lapak baru tersebut. Sebab, sampai saat ini ia belum juga mendapat kejelasan terkait pemindahan PKL ke lapak baru yang sudah rampung dibangun Pemkot.

Iklan

Menurut penjual jajanan dan kopi di lapak pantai Ampenan ini, dia merasa kurang sreg dengan model lapak yang dibangun oleh Dinas Pariwisata kota Mataram. Karena, area yang sempit dan tertutup serta jauh dari roi pantai akan membuat pengunjung enggan belanja di lapak baru. “Lapak baru itu kan sempit, tertutup lagi, gimana orang mau belanja,” kata wanita asal Ampenan Tengah ini.

Pun Manah (52), PKL asal Ampenan Tengah ini tak sepakat jika dipindah ke lapak baru. Pasalnya, jika pindah ke lapak baru akan menurunkan omset penjualannya. Kata Manah, selama berjualan di lapak lama, omset yang mampu dikumpulkan wanita dua anak ini mencapai Rp400.000 hingga Rp1.000.000 per hari. “Jelas itu akan buat kami kesulitan, apalagi lapaknya kurang luas, dan tertutup. Orang-orang kan berkunjung ke Ampenan cari sunset dan suka di pinggir pantai,” katanya.

Manah mengatakan, jika harus pindah ke lapak baru, ia meminta agar Pemkot Mataram memberlakukan ke semua PKL di Pantai Ampenan. Sebab, selama berjualan di Lapak Pantai Ampenan kata Manah, ada banyak PKL yang masih punya rasa kecemburuan.”Semua harus pindah, biar tidak ada yang merasa cemburu. Jadi, saya pasrah aja kalau pun harus dipindah. Tapi tetap dong jika saya dipindah, semua harus dipindah,” pungkasnya.

Dikonformasi Suara NTB, Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Amran M. Amin menegaskan, sampai hari ini pihaknya belum bisa memastikan terkait siapa saja yang bakal dipindah ke lapak baru di eks pelabuhan Ampenan tersebut. Menurutnya, selama ini pengerjaan lapak baru masih dipegang oleh Dinas Pariwisata Kota Mataram.

“Karena belum selesai pengerajaannnya kemarin, belum ada pemberitahuan atas diserahterimakan menuju persiapan untuk penempatan lapak baru. Nama-nama itu kan tergantung dari Camat Ampenan. Dan kami pun belum berkomunikasi dengan camatnya,” kata Amran.

Sempat adanya pergantian di Kadispar dan Camat Ampenan membuat diundurnya penempatan lapak baru di pantai Ampenan. Selama ini jelas Amran, belum ada komunikasi langsung dengan Camat Baru Ampenan, Syamsul Irawan terkait nama-nama yang bakal menempati lapak baru tersebut.

“Menurut konsepnya kita sudah sepakat, selesainya pembangunan (lapak baru, red) baru bisa kita koordinasikan terkait penempatan lapak baru ini. Memang dapat diketahui, ada perkembangan jumlah pedagang kita di sana,” jelasnya.

Dari informasi yang dihimpun Suara NTB dari pihak Kecamatan Ampenan, jumlah lapak sampai saat ini di Pantai Ampenan capai 92 PKL. Kata Amran, dari data awal yang dipegang Dispar dan Kecamatan Ampenan akan  dimusyawarahkan dan dikoordinasikan terkait siapa saja yang menempati lapak baru. “Itu sudah jadi harus prioritas kita di Dinas Perdagangan,” pungkasnya.

Terkait retrisbusi lapak di Pantai Ampenan kata Amran, pemkot Mataram belum bisa menerapkan hal demikian karena tak ada regulasi yang mengikat untuk penarikan retribusi ke semua lapak di Ampenan. “Kita akan buat regulasi dulu. Selama ini tidak ada kita ambil pungutan di sana, tidak berani juga kita ambil tindakan penarikan seperti itu,” jelasnya.

Jika harus melakukan penarikan retribusi di lapak Ampenan jelas dia, pihaknya akan berkomunikasi dengan BKD Kota Mataram beserta DPRD kota Mataram. “PKL di pantai Ampenan itu memang sudah jadi atensi kita. Tentu saja kita harus bermain di regulasi. Kita sih berharap bisa dilakukan penarikan retribusi. Tapi kan tidak ada dasar hukum yang mengikat,” terangnya. Ia pun akan mebicarakan terkait rencana penaraikan retribusi PKL di lapak Ampenan bersama DPRD kota Mataram. (viq)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here