Pjs Bupati Kecewa, Puluhan OPD Rapor Merah Akibat Tak Capai Target

Giri Menang (Suara NTB) – Pjs Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Lalu Saswadi didampingi Sekda Lobar H. Moh. Taufiq mengelar rapat pimpinan (rapim) untuk mengevaluasi kinerja jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga memasuki triwulan II ini. Dibandingkan hasil rapim lalu, pencapaian realisasi baik keuangan dan fisik tidak terlalu signifikan. Pasalnya, masih banyak OPD yang rapor merah lantaran tak mencapai target.

Kepala Administrasi Pembangunan dan ULP Setda Lobar Heri Ramadan, M.Si., menjelaskan, berdasarkan data yang dihimpun dari laporan OPD dari 33 OPD termasuk kecamatan terdapat 22 OPD yang rapor merah, lantaran hasil capaian di bawah target. OPD yang paling rendah realisasinya (di bawah 10 persen) jelas Heri, terdapat 8 OPD di antaranya Dinas PUTR sebesar 2,5 persen, Dinas Pertanian 4,7 persen, Dinas Kelautan dan Perikanan 5,6 persen, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) 6,1 persen dan Dinas Pariwisata 6,8 persen. Selain itu ada Dinas Perhubungan 7 persen, Dinas Kesehatan 9,5 persen.

Iklan

‘’OPD-OPD ini termasuk yang pencapaiannya rendah berdasarkan hasil rapim lalu,’’ ungkapnya.
Sedangkan OPD yang capaiannya di atas 10 persen hingga 19 persen lebih terdapat 14 OPD. Sedangkan OPD yang capaiannya kuning dengan rata-rata di atas 20 persen hingga 29 persen lebih terdapat 15 OPD. Sementara OPD yang capaiannya hijau dengan capaian rata-rata di atas 30 persen hingga 41 persen hanya terdapat 6 OPD. Seharusnya, kata Heri capaian yang dicapai OPD memasuki triwulan II ini sebesar 30 persen ke atas. “Secara umum capaian dibandingkan tahun lalu lebih tinggi saat ini namun secara umum masih belum mencapai target. Pjs bupati pun dari ucapan beliau agak sedikit lebih keras dibandingkan rapim lalu,” ungkapnya.

Selain itu, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui ULP dari jumlah paket 97 paket belum masuk ULP 52 paket, sudah masuk ULP 7 paket dan sedang proses lelang 36 paket. Sementara baru 2 paket yang sudah selesai lelang. Penekanan Pjs Bupati, jelasnya, menargetkan ke OPD harus mencapai target 50 persen hingga bulan Juni mendatang.

Ia menekankan ke OPD agar target ini dicapai, sebab pada waktu itu Pjs Bupati sudah berakhir masa jabatan. Hal ini akan menjadi pertanggungjawaban Pjs Bupati ke masyarakat dan ke gubernur.

Sesuai janji OPD, mereka sanggup mencapai target tersebut. Namun biasanya mereka selalu berjanji mencapai target pada saat rapim, namun setelah dievaluasi tidak mencapai target sesuai target yang dipasang saat digelar evaluasi. Ia menambahkan selain masalah progres fisik dan keuangan yang menjadi sorotan, Pjs bupati juga menyoroti capaian PAD. Bahkan Dinas Perizinan menjadi sorotan karena terkesan menunggu tanpa melakukan inovasi. (her)