Pinjaman Dana ke PT SMI Dikhawatirkan Jadi Beban Daerah

I Gede Wiska. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram berencana akan meminjam dana Rp125 miliar ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk membangun gedung perluasan rumah sakit. Kondisi fiskal daerah dan pandemi Covid-19 belum berakhir perlu menjadi perhatian. Dikhawatirkan justru akan membebani kas daerah.

Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, S.Pt.,menjelaskan, rencana peminjaman dana ke PT. SMI sebelumnya pernah diajukan pada masa kepemimpinan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. Tetapi terkendala masa jabatan yang akan berakhir. Pun diajukan kembali usulan pinjaman dana ke perusahaan milik Kementerian Keuangan itu dinilai tidak ada masalah. Tetapi harus dilihat kondisi keuangan di rumah sakit maupun anggaran daerah. “Kalau sekarang kondisi berbeda. Jadi boleh dilakukan pinjaman karena kepala daerah baru dilantik,” kata Wiska.

Iklan

Menurutnya, Dewan tidak mempersoalkan apabila Pemkot Mataram meminjam uang untuk perluasan pembangunan rumah sakit. Catatannya adalah harus mendukung penanganan pasien Covid-19 serta peningkatan kualitas pelayanan. Di samping itu, harus melihat kondisi keuangan di RSUD Kota Mataram. “Kita akan pelajari dan dalami seperti apa sih kondisi keuangan daerah,” ucapnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menyebutkan, pendapatan RSUD Kota Mataram sebagai badan layanan umum daerah (BLUD) di tahun 2020 mencapai Rp123 miliar. Dengan rincian belanja pegawai Rp7 miliar dan belanja barang dan jasa Rp102 miliar.

Dia mengkhawatirkan, apabila pendapatan tidak sebanding dengan jumlah pinjaman besar akan berpengaruh terhadap sektor lainnya. Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) harus benar – benar mencermati. “Jangan sampai besar pasak daripada tiang,” kritiknya.

Kondisi pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap sektor pendapatan baik itu pajak maupun retribusi. Dengan kondisi finansial terbatas, sehingga rumah sakit harus bekerja keras mengembalikan pinjaman ke PT. SMI. Hal ini tentu akan membebani daerah dan memiliki konsekuensi terganggunnya program satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya. (cem)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional