Pimpinan DPRD NTB Akui Semua BUMD Perlu Dievaluasi

Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM, menyuarakan dukungannya terhadap rencana Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc yang ingin melakukan evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di NTB. Menurut Hadi, semua BUMD di NTB memang perlu dievaluasi.

“Semua BUMD hendaknya dievaluasi, untuk dikembalikan ke khittoh-nya,” ujar Abdul Hadi saat dikonfirmasi Suara NTB, baru-baru ini. Ia menambahkan, BUMD memang sebaiknya dikelola oleh para personel yang memiliki kemampuan, dan mampu memberikan kontribusi.

Iklan

Kontribusi dimaksud, antara lain dalam memberikan pendapatan atau keuntungan yang maksimal bagi daerah dan juga bisa menunjang upaya pemerintah daerah dalam menyejahterakan masyarakat.

Selain pembenahan dari aspek personel, Abdul Hadi juga mengakui perlunya pembenahan dari aspek lain. Misalnya, dalam hal tata kelola bisnis yang harus disesuaikan dengan potensi daerah. “Dan juga fokus pada jenis usaha yang tidak tercover oleh swasta,” tegasnya.

Masukan Abdul Hadi ini merupakan tanggapan atas kebijakan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc yang telah membentuk tim untuk melakukan evaluasi terhadap BUMD. Hasil kerja tim akan dilaporkan pada Sabtu, 27 Oktober 2018 mendatang. Gubernur memberikan isyarat akan melakukan penyegaran direksi BUMD.

‘’Mungkin hari Sabtu ada laporan yang lebih terperinci. Mungkin perlu penyegaran, ide yang baru. Nanti kita lihat setelah laporan hari Sabtu,’’ kata gubernur dikonfirmasi usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) BUMD di Mataram, Rabu, 24 Oktober 2018 siang.

Kontribusi BUMD dalam APBD sangat dibutuhkan. Namun, mencari uang pada zaman sekarang tidak gampang. Ia mengharapkan BUMD milik Pemprov NTB yang ada sekarang harus lebih baik. Karena itu menjadi tuntutan keadaan.

‘’Kontribusinya sudah cukup. Tapi kita ingin memperpanjang, menemukan bisnis baru, menghasilkan keuntungan maksimal buat daerah kita,’’ ujar Dr.Zul. Orang nomor satu di NTB ini mengatakan, BUMD yang ‘’sakit’’ perlu disembuhkan. Ibarat orang yang sakit maka perlu diberikan obat dan diperiksa oleh dokter.

Meskipun memberikan sinyal akan melakukan penyegaran direksi BUMD, gubernur mengatakan dirinya bukan tipe orang yang mudah mengganti orang. Dikatakan, orang yang punya loyalitas pengabdian tidak boleh dilupakan.

‘’Tapi ke depan (BUMD)  harus berlari lebih kencang,  itu pasti. Harus lebih banyak anak-anak muda profesional mengisi BUMD-BUMD kita,’’ katanya.

Penyegaran direksi BUMD kata Dr. Zul akan menghormati orang-orang yang sudah berjasa dalam pengembangan BUMD sebelumnya. Namun akan dibuat kesinambungan kepengurusan BUMD yang bagus ke depannya.

Ke depan, kata Dr. Zul keberadaan BUMD harus hadir dalam menghadapi persoalan yang dihadapi masyarakat. Misalnya, banyak harga komoditas pertanian yang anjlok di musim panen. Maka BUMD harus hadir mengatasi kegagalan pasar yang ada. BUMD masuk ke unit usaha yang tidak ada orang tertarik di sana.

‘’Jadi BUMD itu tak boleh maknanya ditarik ke profit saja. Oleh karena itu saya setuju harus diisi oleh orang-orang muda yang profesional. Mungkin hanya menyediakan ruang bagi mereka berekspresi,’’ katanya. (aan)