Pimpinan Dewan Sebut Ada Oknum Ingin Gagalkan Pilwabup Lobar

Giri Menang (Suara NTB) – Pimpinan DPRD Lombok Barat menduga ada pihak yang ingin menggagalkan pemilihan Wakil Bupati (Pilwabup) Lobar, menyusul adanya isi tata tertib yang telah disahkan, namun tiba-tiba saja diubah tanpa sepengetahuan pimpinan DPRD Lobar dan unsur perangkat dewan lainnya.

Perubahan redaksi terjadi pada isi Tatib yang disepakati terkait pembentukan Pansus Panlih Pilwabup Lobar. Awalnya, redaksi yang disepakati adalah, Panlih akan bekerja setelah terbitnya Peraturan Pemerintah yang menjadi turunan UU Nomor 10 Tahun 2016. Namun, redaksi ini diubah menjadi Panlih dibentuk setelah terbitnya Peraturan Pemerintah yang menjadi turunan UU Nomor 10 Tahun 2016.

Iklan

Penggantian kata dari bekerja menjadi dibentuk ini dinilai sangat krusial menentukan keberlanjutan Pilwabup. Sebab, meskipun hanya sebatas satu kata yang diubah namun sangat krusial, sebab maknanya sangat berbeda jauh.

“Hasil kesepakatan dan pleno unsur pimpinan terkait isi Tatib bahwa Pansus Panlih bekerja setelah PP keluar, itu diganti diam-diam tanpa sepengatahuan kami. Ini tentu ada oknum yang berupaya menggagalkan pelaksanaan Pilwabup,” tegas Wakil Ketua DPRD Lobar, HM Nursaid bersama Anggota DPRD Lobar Fraksi PAN, Adnan kepada wartawan di kantornya kemarin.

Perubahan isi Tatib itu diketahuinya sebelum diparipurnakan. Ia sendiri sempat berdebat dengan anggota dewan lainnya. Sebab hasil kesepakatan dan pleno unsur dewan diubah begitu saja tanpa sepengetahuan unsur pimpinan.

Ia telah mengklarifikasi ke ketua Pansus Tatib terkait hal ini. Namun pihak pansus sendiri tak pernah mengubah isi Tatib tersebut. Ia juga mengklarifikasi bagian hukum terkait hal ini, pihak terkait juga mengaku tidak tahu siapa yang mengubah isi Tartib tersebut.

Menurutnya, perubahan isi Tatib diam-diam ini tentu seharusnya tak terjadi sebab hal ini kesepakatan dewan yang tak boleh diubah sepihak. Ia menilai, ada upaya untuk menghambat pilwabup sehingga tatib diubah.  “Ada oknum untuk menghambat, darimana kok ada coretan padahal sudah ditandatangani melalui ragapim dan diplenokan,” jelasnya.

  Lamban Tuntaskan Sengketa Pilkades, Warga Ombe Baru Segel Kantor Desa

Hal senada disampaikan Dewan Fraksi PAN, Adnan yang menegaskan PP tidak boleh menjadi alasan memperlambat proses pilwabup ini. Ia mempertanyakan kenapa daerah lain bisa melakukan tanpa menunggu PP. Perda Tatib ini sendiri tengah dievaluasi oleh provinsi, lalu oleh kemendagri. Perlu ditunggu hasil evaluasi ini, apa Tatib ini mengenyampingkan draf baru atau tidak. “Yang jelas ada upaya oknum untu menggagalkan ini barang (pilwabup),” tegas Adnan. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here