Pilkada Serentak, Empat Daerah di NTB Masuk Level Kerawanan Tinggi

Suhardi. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI sudah meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada serentak 2020. Dalam IKP tersebut dipetakan potensi kerawanan menjadi enam level, di mana level 1 dan 2 adalah tingkat kerawanan rendah, level 3 dan 4 adalah tingkat kerawanan sedang dan level 5 dan 6 merupakan tingkat kerawanan tinggi.

Diketahui ada 15 kabupaten/kota yang masuk dalam level 6 atau dengan level kerawanan tertinggi secara nasional. Salah satunya daerah yang masuk dalam level kerawanan tertinggi nasional tersebut adalah Kabupaten Lombok Tengah dengan skor kerawanan mencapai 73,25.

Iklan

Komisioner Bawaslu Provinsi NTB, divisi Hukum, Data dan Humas, Suhardi yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 26 Februari 2020 membenarkan bahwa Lombok Tengah salah satu daerah yang masuk kategori dengan tingkat kerawanan tinggi dalam IKP Bawaslu RI. Karena itu, Lombok Tengah diberikan atensi tinggi oleh Bawaslu NTB dalam Pilkada serentak 2020 ini.

“Meskipun di sana tidak ada petahana yang maju, tapi dengan hasil IKP ini tentu jadi atensi kita. Salah satu yang akan kami soroti betul adalah soal integritas penyelenggara. Karena kita tahu pada Pemilu 2019 kemarin, integritas penyelenggara mendapat catatan penting,” katanya.

Menurut Suhardi, hasil IKP tersebut tentu tidak lagi begitu saja, melainkan punya dasar. Sehingga Lombok Tengah kemudian masuk dalam level dengan tingkat kerawanan tertinggi. Karena itu Bawaslu NTB juga akan melakukan langkah-langkah antisipatif untuk meminimalisir potensi-potensi kerawanan tersebut.

“Kita akan lebih kita intensifkan, pastikan penyelenggara kemarin yang diberikan sanksi tidak masuk lagi sebagai penyelenggara terutama di tingkat kecamatan. Sebagai bentuk antisipasi juga kita harapkan dukungan stakeholder terkait, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk memastikan bahwa proses Pilkada ini dalam rangka ibadah bersama,” katanya.

Dikatakan Suhardi, Bawaslu mempunyai tugas dalam pengawasan dan pencegahan. Dalam konteks pencegahan dan pengawasan Pemilu, maka diperlukan upaya pemetaan yang komprehensif terkait potensi pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, serangkaian kajian diperlukan untuk memenuhi kebutuhan publik dan stakeholders akan informasi yang akurat dan valid terutama atas kemungkinan kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu.

“IKP ini bertujuan sebagai bahan perumusan kebijakan, penyusunan program dan strategi dalam konteks pengawasan serta pencegahan pelanggaran Pemilu. Selain itu, IKP juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi seluruh pemangku kepentingan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 untuk menyiapkan langkah antisipatif atas potensi kerawanan Pilkada Serentak 2020. Disamping itu, melalui pendekatan pencegahan, IKP dibutuhkan sebagai instrumen deteksi dini dari potensi kerawanan di Indonesia yang hendak melangsungkan Pilkada Serentak pada tahun 2020. Harapannya segala bentuk potensi kerawanan dapat diantisipasi, diminimalkan, dan tercegah,” katanya.

Selain Kabupaten Lombok Tengah, beberapa daerah lain di NTB juga masuk dalam level kerawanan tertinggi. Diantaranya adalah Kabupaten Sumbawa dengan skor 52,19, kemudian Kabupaten Dompu dengan skor 50,85, selanjutnya Kabupaten Bima dengan skor 48,77 dan Kota Mataram dengan skor 48,55. Dalam upaya pencegahan pelanggaran dan pengawasan penyelenggaraan pilkada secara maksimal dibutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan.

IKP Pilkada 2020 tersebut diambil dari pengukuran atas empat dimensi dan 15 subdimensi yang mencerminkan kerawanan penyelenggaraan Pilkada. Empat dimensi yang diukur dalam IKP Pilkada 2020 adalah pertama dimensi konteksi sosial dan politik dengan subdimensi keamanan lingkungan, otoritas penyelenggara pemilu, otoritas penyelenggara negara, dan relasi kuasa di tingkat lokal. Kedua dimensi pemilu yang bebas dan adil dengan subdimensi hak pilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi keberatan pemilu, dan pengawasan pemilu. Ketiga dimensi kontestasi dengan subdimensi hak politik, proses pencalonan, dan kampanye calon; dan keempat dimensi partisipasi dengan subdimensi partisipasi pemilih, partisipasi partai politik, dan partisipasi publik. (ndi)