Pilkada Serentak 2020, Tindak Politik Uang ‘’Serangan Fajar’’

Kapolda NTB, Mohammad Iqbal memeriksa kesiapan personel pengamanan TPS Pilkada Serentak 2020, Jumat, 4 Desember 2020. Polda NTB menerjunkan personel perbantuan sebanyak 962 orang sehingga total personel kepolisian pengamanan Pilkada Serentak 2020 sejumlah 7.000 orang.(Suara NTB/Humas Polda NTB)

Mataram (Suara NTB) – Hari-hari terakhir jelang pencoblosan Pilkada Serentak 2020 sangat krusial. Ancaman politik uang diantisipasi. Salah satunya pemberian uang kepada pemilik hak suara pada pagi hari waktu pencoblosan. Atau karib dikenal ‘’serangan fajar’’.

Polda NTB mewanti-wanti praktik kotor pesta demokrasi ini. Sebanyak 7.000 personel disebar untuk mengawasi ‘’serangan fajar’’. ‘’Patroli intensi pada H-2. Lebih bagus kalau turun dari H-4. Tujuannya antisipasi ‘’serangan fajar’’ itu,’’ tegas Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal, Jumat, 4 Desember 2020.

‘’Serangan fajar’’ akrab di setiap pemilihan umum. Politik uang ini menciderai nilai-nilai demokrasi. ‘’Makanya kalau ada yang melakukan itu harus ditindak. Harus dipidana. Jadikan Pilkada ini bersih, aman dan damai,’’ jelasnya.

Patroli yang dimulai dua hari sebelum hari pencoblosan ini juga untuk memetakan potensi kerawanan di masing-masing TPS. Bagi personel pengamanan, tidak ada daerah yang lebih rawan dari daerah lain. Semuanya dipandang sama dengan estimasi tinggi. ‘’Kita tidak mau kecolongan. Pada prinsipnya kita overestimate,’’ ucap Iqbal.

Demikian juga dalam hal terjadinya perselisihan saat pemungutan suara maupun penghitungan suara. Konflik ini seharusnya diselesaiakan sejak dini agar tidak berlarut dan mengganggu tahapan. ‘’Semuanya harus maksimal,’’ tegasnya.

Kapolda pun mengimbau independensi dan netralitas penyelenggaran Pemilu mulai dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desa/kelurahan, Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK), serta komisioner KPUD. ‘’Semuanya harus sabar,’’ ujarnya.

Selain itu, setiap personel pengamanan ini sudah dibekali penghargaan honor dari negara. Maka dia mewanti-wanti agar aparat menjaga netralitas. Tidak memihak kepada salah satu pasangan calon. ‘’Kalau terbukti, dipecat. Kalau ada terkait uang, kita tindak korupsi,’’ tegas Iqbal.

Polda NTB melepas 962 personel bantuan yang diperbantukan dari anggota Polda NTB, Polres Lombok Timur, dan Polres Lombok Barat. Sebanyak 14 personel teridentifikasi reaktif hasil tes cepat Covid-19. Semuanya tanpa gejala.

“Mereka kita isolasi mandiri sudah diganti dengan yang lain. Kita harus menjaga agar tidak merembet ke yang lain. Mereka ini juga yang tanpa komorbid. Jadi dari polisi harus aman dulu (dari Covid-19),’’ ujarnya.

Personel yang lolos uji kesehatan bergabung dengan petugas pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di tujuh kabupaten/kota yang menggelar Pilkada. Para personel pengamanan TPS ini akan disebar sesuai dengan kategori kerawanannya. ‘’TPS sangat rawan dijaga dua personel. Ditambah dari TNI. Nanti ada lagi yang patroli,’’ tandasnya. (why)