Pilkada Serentak 2020, Kapolda NTB Janji Copot Anggota Terlibat Politik Praktis

Kapolda NTB Mohammad Iqbal memimpin analisa dan evaluasi operasi pengamanan Pilkada Serentak 2020.(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pilkada Serentak 2020 sudah berada di tahap masa kampanye. Aparat kepolisian diwanti-wanti untuk tidak menyentuh politik praktis. Sanksinya sudah jelas. Dicopot dari jabatan. Lalu diberhentikan tidak dengan hormat. Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal menyatakan dengan tegas peringatannya terhadap keterlibatan anggota Polri pada politik praktis. Baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Netralitas harga mati. Siapa yang tidak netral, di bawah komando saya, saya copot, saya periksa,” tegasnya, Selasa, 27 Oktober 2020. Masyarakat diminta untuk tidak segan melapor. Atau bahkan sambil menyertakan bukti dokumen elektronik sepeti foto atau video. Anggota polisi terlapor bakal langsung diperiksa. Mekanismenya, proses disiplin maupun kode etik.

Iklan

“Apapun pangkatnya apabila terbukti saya copot,” kata Iqbal. Netralitas aparat pengaman memegang peranan penting dalam menjaga keamanan dan kondusivitas daerah. Aparat yang ikut cawe-cawe mendukung pasangan calon tertentu akan mendegradasi nilai demokrasi. Demikian juga dengan peran Polri di bidang penegakan hukum. Kapolda menyebutkan bahwa Polri tidak ingin dijadikan alat untuk menyerang atau menjatuhkan paslon tertentu. Khususnya melalui laporan tindak pidana dengan terlapor kontestan Pilkada.

Dia menegaskan itu hanya penundaan penanganan kasus. Bukan berarti penghentian. Setelah perhelatan Pilkada usai, penanganan kasus dilanjutkan lagi. “Ditundanya penanganan kasus ini bagian dari netralitas Polri dalam mengawal Pilkada,” terangnya. (why)