Pilkada Mataram, Kampanye Terbuka Masih Mungkin Dilaksanakan

M.Husni Abidin. (Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Penyelenggaraan rapat umum atau kampanye terbuka untuk Pilkada 2020 di Kota Mataram disebut masih mungkin dilakukan. Pasalnya, walaupun Mataram secara umum masih dalam zona merah pandemi virus corona (Covid-19), namun beberapa wilayah kelurahan tercatat sebagai zona hijau.

Ketua KPUD Kota Mataram, M. Husni Abidin, menerangkan untuk menggelar rapat umum masing-masing bakal calon diwajibkan mengikuti rekomendasi gugus tugas penanganan Covid-19. “Kalau di Kota Mataram, itu per wilayah. Misalnya di lapangan Selagalas. Kalau keluarahannya zona merah maka adas dasar rekomendasi gugus tugas akan ditindaklanjuti,” ujarnya, Rabu, 5 Agustus 2020.

Iklan

Untuk itu, pihaknya bersama Pemkot Mataram dalam waktu dekat akan memetakan area publik di masing-masing kelurahan zona hijau. Khususnya yang boleh digunakan sebagai lokasi rapat umum Pilkada 2020.

“Berdasarkan rekom gugus kita akan tetapkan lapangan-lapangan yang memungkinkan untuk dilaksanakan rapat umum. Kapasitasnya tetap 50 persen dari kapasitas yang ada,” ujarnya. Dicontohkan, jika lapangan yang dijadikan lokasi memiliki kapasitas 1.000 orang, maka peserta yang hadir dalam rapat umum dibatasi sebanyak 500 orang. “Melebihi itu nanti bisa ditindaklanjuti Bawaslu,” sambungnya.

Diterangkan, pengaturan tersebut telah disesuaikan dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2020. Di mana rapat umum mungkin dilaksanakan pada daerah yang bukan zona merah Covid-19 dan tidak terisolir. Sedangkan untuk daerah-daerah zona merah, sesuai Pasal 64 ayat (1) PKPU Nomor 6 Tahun 2020, disarankan melakukan rapat umum melalui media daring.

Jika pasangan calon melakukan rapat umum secara langsung, maka diharuskan memenuhi beberapa kriteria. Antara lain dilakukan di ruang terbuka, dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 17.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia, dilakukan di wilayah setempat yang telah dinyatakan bebas Covid-19 oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di wilayah setempat.

Kemudian membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 persen dari kapasitas ruang terbuka dengan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 meter antarpeserta rapat umum, menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19, dan wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Covid-19 pada wilayah setempat.

Jadwal kampanye rapat umum sendiri disusun oleh KPU tingkat provinsi dan kabupaten/kota dikoordinasikan dengan partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan tim kampanye, serta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di wilayah setempat.

Untuk menjamin penyelenggaran Pilkada 2020 tidak menimbulkan klaster baru, Husni menyebut pihaknya juga telah menyiapkan pola pemilihan sesuai protokol kesehatan. Pengaturan tersebut termasuk pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas TPS dan pemilih.

Dicontohkan seperti pengaturan tinta tanda pemilih yang kedepan akan menggunakan tinta tetes untuk menghindari potensi penularan. “KPU sudah menetapkan itu, tinggal tunggu surat resminya. Untuk paku (pencoblos) memungkinkan 1 paku, tapi disemprotkan (disinfektan) setiap kali pakai,” jelasnya.

Selain itu, pemilih juga diwajibkan menggunakan sarung tangan yang akan disediakan di masing-masing TPS saat melakuan pencoblosan serta wajib menggunakan masker. “Khusus masker kita siapkan cadangan, tapi kita imbau agar pemilih memakai masker dari rumah. Bagi yang memang tidak punya sama sekali masker, kita siapkan di TPS,” tandas Husni. (bay)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here