Pilkada Loteng, Sumbawa dan Bima Berlanjut ke MK

Suhardi Soud. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Permohonan Sangketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) pilkada serentak tahun 2020 dari tiga daerah di Provinsi NTB resmi diterima Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu diketahui setelah MK mengeluarkan Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

Dari BRPK yang memuat rekap permohonan Perselisihan Hasil Pemilu yang diregistrasi oleh MK Senin (18/1), tercatat ada 132 hasil pilkada yang digugat ke MK, termasuk tiga daerah dari Provinsi NTB. Tiga daerah itu yakni Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima.

Iklan

Perolehan hasil pemungutan suara pilkada Lombok Tengah yang ditetapkan KPU digugat oleh pasangan H. Nasrun SH – Habib Ziadi dengan nomor perkara 102/PHP.BUP.XIX/2021.

Kemudian hasil pilkada Kabupaten Sumbawa digugat oleh pasangan Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP- Ir. H. Mokhlis M.Si dengan nomor perkara 110/PHP.BUP.XIX/2021.

Hasil pilkada Bima digugat oleh pasangan Drs. H. Syafruddin HM Nur, MPd. Wakil Ady Mahyudi dengan nomor perkara, 126/PHP.BUP.XIX-2021.

Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi Suara NTB membenarkan bahwa pihaknya telah menerima BRPK. Dari tujuh daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada di NTB, tercatat dalam BRPK tersebut tiga daerah digugat.

“Rekap register perkara MK telah kami terima, tiga Kabupaten yang hasil pilkada-nya disangketakan di register MK,” ujar Suhardi, Senin (18/1).

Petitum gugatan PHP ketiga Paslon tersebut yang dituangkan juga dalam memori gugatannya, mereka kompak meminta MK untuk membatalkan keputusan KPU terhadap penetapan hasil pemungutan suara pilkada serentak 2020. Lantaran diduga kuat telah terjadi kecurangan dalam proses pelaksanaan Pilkada.

“Kita siap menghadapi gugatan dari Paslon, alat-alat bukti kita siapkan, kita identifikasi semua permasalahan dan memuat kronologis permasalahannya agar KPU nanti dapat menghadapi gugatan Perselisihan hasil pemilu,” ujar Suhardi.

Jika mengacu pada regulasi pilkada, syarat formil untuk diterimanya gugatan sangketa PHP di MK mengacu pada selisih hasil suara yakni jika jumlah penduduk daerah tersebut dari 250-500 jiwa, maka harus memiliki selisih perolehan suara antar Paslon maksimal sebesar 1,5 persen.

Dari syarat itu, maka praktis hanya Kabupaten Sumbawa yang dinilai memenuhi syarat karena memiliki selisih suara antar Paslon sangat tipis yakni 0,4 persen. Sementara dua daerah lainnya yakni Lombok Tengah dan Bima selisih perolehan suara antar paslon cukup jauh.

“Ya memang dua daerah itu Lombok Tengah dan Bima selisihnya cukup besar, beda dengan Sumbawa yang memang tipis. Tapi itu menjadi kewenangan MK untuk memutuskan apakah gugatan itu diterima atau tidak, posisi kami hanya siap menghadapi gugatan tersebut,” katanya.

Di tempat terpisah, Bawaslu sendiri juga tengah melakukan persiapan hadapi sangketa PHP di MK. Meskipun tidak dalam posisi sebagai tergugat, akan tetapi keterangan yang diberikan pihak Bawaslu memiliki posisi yang sangat penting dalam proses persidangan di MK nantinya.

“Keterangan Bawaslu itu punya pengaruh yang besar dalam persidangan di MK nanti. Karena dia (Bawaslu) lah yang mengetahui ditail masalah disitu, kronologis lengkap terkait dengan peristiwa pelanggaran yang terjadi, Bawaslu yang punya catatannya, itu yang nanti akan diminta MK,” ucapnya Komisioner Bawaslu NTB, Umar Achmad Seth.

Oleh sebab itu Bawaslu dituntut untuk memiliki data lengkap terkait dengan berbagai macam peristiwa persoalan yang terjadi.

“Sekarang sedang kita input data terkait penanganan pelanggaran, karena itu nanti yang akan sumbu soal di MK. Kita pastikan semuanya tercatat, buat kita tidak boleh ada penanganan yang terlewatkan, baik yang sudah ada putusan maupun yang dihentikan,” ujarnya. (ndi)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional