Pilkada Loteng, Oknum Kades Diduga Sebar Stiker Paslon

Seorang warga menunjukkan stiker paslon Bupati/Wakil Bupati yang menyertai kartu BST yang diterimanya dari oknum Kades di Lomboik Tengah, Rabu, 25 November 2020.(Suara NTB/Ist)

Praya (Suara NTB) – Seorang oknum kepala desa (kades) di Kecamatan Praya Barat Daya dilaporkan warganya sendiri ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lombok Tengah (Loteng). Dia diduga melakukan politisasi program pemerintah dengan cara membagi-bagikan stiker salah satu pasangan calon (paslon) kepala daerah di Pilkada Loteng, saat membagikan kartu Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi warganya, Rabu, 25 November 2020.

Aksi tersebut diduga dilakukan oknum kades tersebut di kantor desa. “Saat membagikan kartu BST di kantor desa, oknum Kades ini juga membagikan stiker salah satu paslon kepala daerah kepada warga penerima program BST,” ungkap perwakilan warga, Apriadi Abdi Negara kepada Suara NTB.

Awalnya pihaknya mendapat laporan dari warga terkait hal itu. Sehingga pihaknya langsung mencari tahu kebenaraan informasi tersebut. Dari hasil penelusuran memang benar ada pembagian stiker paslon oleh oknum Kades bersangkutan.

Sebenarnya warga merasa keberatan atas perbuatan tersebut. Namun warga tidak tahu harus berbuat apa. “Warga mau melapor ke Pawasdes (Panitia Pengawas Desa), Pawasdesnya perangkat desa. Sementara yang akan dilaporkan Kades. Jadi kami mengambil inisiatif melaporkan langsung kejadian tersebut ke Bawaslu Loteng,” terangnya.

Sebelumnya, kata Abdi, pembagian kartu BST melalui masing-masing kepala dusun (kadus). Tapi kali ini pembagian kartu BST ditangani langsung oleh Kades dan pembagian dilakukan di kantor desa. Sehingga diduga kuat ada upaya politisasi program pemerintah. Dengan memanfatanya program pemerintah untuk bisa meraih simpati warga.

Saat ini laporan sudah masuk ke Bawaslu Loteng. Untuk mendukung laporan tersebut, pihaknya sudah menyerahkan beberapa bukti pendukung. “Harapan kami Bawaslu Loteng harus tegas dalam hal ini. Karena kalau tidak, akan berpotensi memicu persoalan di tingkat bawah. Jangan sampai ada pihak paslon lain yang keberatan dan melalukan hal-hal yang mengganggu kondusivitas desa,” tambahnya.

Dikonfirmasi terpisah, anggota Bawaslu Loteng, Bq. Husnawaty membenarkan adanya laporan terkait dugaan politisisasi program BST tersebut. Bawaslu Loteng selanjutkan akan memproses laporan tersebut sesuai dengan tahapan dan aturan yang ada.  “Sudah ada ini, laporan sudah kami terima,” jawabnya singkat. (kir)