Pilkada Kota Mataram, Pemilih Pemula Terancam Kehilangan Hak Pilih

M.Husni Abidin. (Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) perlu bekerja keras. Sejumlah 830 pemilih pemula yang telah memasuki usia 17 tahun pada 9 Desember terancam kehilangan hak pilih. Pasalnya, mereka sampai saat ini belum merekam kartu tanda penduduk elektronik (KTP).

Ketua KPU Kota Mataram, M. Husni Abidin menyampaikan, pemilih pemula yang terdaftar sejumlah 3.000 lebih. Mereka terdaftar di DP4 tetapi belum memiliki kartu tanda penduduk. Persoalan ini telah dikoordinasikan dengan Dukcapil dan diminta untuk melakukan perekaman. “Sudah kita koordinasikan ke Dukcapil,” kata Husni.

Pemilih pemula yang belum merekam identitas diakui, tidak bisa menyalurkan hak pilih, karena sesuai ketentuan dalam PKPU. Berbeda halnya, mereka telah merekam tapi belum mempunyai KTP diperbolehkan. Meskipun, surat keterangan pengganti KTP elektronik sudah tidak berlaku. “Kalau yang sudah merekam KTP elektronik bisa. Karena datanya ada. Beda halnya yang belum merekam sama sekali,” tandasnya.

Pihaknya bersama Dukcapil terus mengupayakan agar pemilih pemula terakomodir dan menyalurkan hak pilihnya pada 9 Desember mendatang.

Kepala Bidang Data dan Kependudukan pada Dinas Dukcapil Kota Mataram, H. Hasmin menerangkan berdasarkan data DP4 dari KPU terdapat 3.000 lebih pemilih yang belum memiliki KTP. Setelah dilakukan kroscek dan penyandingan data pada Minggu lalu tersisa 853 pemilih. Pencocokan kembali dilakukan dan ditemui angka 830 pemilih pemula belum merekam identitasnya. “Versi KPU sisanya 854. Setelah data disandingkan sisanya 830 orang,” jelas Hasmin.

Langkah selanjutnya Dukcapil mencoba berkoordinasi dengan forum lurah agar menyampaikan ke semua masyarakat di wilayah masing – masing untuk mensosialisasikan perekaman bagi yang berusia 17 tahun. Pihaknya sedang menyiapkan mencetak undangan tahap dua untuk datang perekaman KTP elektronik.

Hasmin mengharapkan kepala lingkungan turun membantu mengumumkan melalui pengeras suara di masjid atau mushala. “Kita sudah kirim undangan perekaman di tahap pertama. Sekarang di tahap kedua kita kirim lagi,” tandasnya.

Masyarakat juga bisa datang perekaman pada hari libur yakni Sabtu – Minggu di Kantor Dukcapil di Kompleks Perkantoran Jalan Lingkar Selatan dan Lapas Perempuan. Selain itu, akan jemput bola ke masing – masing lingkungan.

Hasmin menegaskan, penggunaan surat keterangan pengganti KTP memang diperbolehkan berdasarkan PKPU. Akan tetapi, Kementerian Dalam Negeri sudah melarang penggunaan Surat Keterangan (Suket) sehingga diminta datang ke Dukcapil untuk perekaman. (cem)