Pilkada Kota Mataram, NU Ajak Masyarakat Jauhi Politik Uang

Fairuz Abadi (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Menindaklanjuti hasil Musyawarah Kerja Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Kota Mataram yang digelar 8 Februari 2020, mengamanatkan bahwa dalam rangka Pilkada di Kota Mataram, Pengurus Cabang diminta untuk memfasilitasi semua Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram periode 2021-2024 untuk menyampaikan visi misi dan program kerjanya di hadapan seluruh perwakilan Jamaah NU se Kota Mataram.

‘’Namun karena Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Kota Mataram maka diputuskan untuk tidak menyelenggarakan kegiatan yang dapat menimbulkan penyebaran vírus Corona ini kian meluas. Sehingga kami mengeluarkan surat edaran yang nantinya dapat menjadi pedoman dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram,’’ ujar Ketua Tanfidziyah NU Kota Mataram, Fairuz Abadi, S.H melalui rilisnya yang diterima Suara NTB, Selasa, 1 Desember 2020.

Dalam surat edaran, disampaikan bahwa seluruh Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC), Pengurus Ranting, Pengurus Anak Ranting, Pimpinan Badan Otonom dan Pimpinan Lembaga serta seluruh Jam’iyah Nahdlatul Ulama se Kota Mataram untuk pertama, menjalankan hak konstitusional dalam memilih Walikota dan Wakil Walikota Mataram pada tanggal 9 Desember 2020 di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Masing-masing jamah yang sudah memiliki hak pilih, disarankan untuk memilih pemimpin melalui pertimbangan rasional dan keilmuan. Dengan memperhatikan visi misi dan program kerja para Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memiliki keberpihakan kepada Pembangunan Kota Mataram Berbasis Kampung secara lebih nyata dan terprogram.

Kemudian turut serta mendukung kegiatan lembaga penyelenggara Pilkada (KPU dan Bawaslu) di Kota Mataram dengan tidak menerima politik uang agar dapat menghasilkan pemimpin yang bersih dan menjadikan Jam’iyah Nahdlatul Ulama Kota Mataram sebagai pemilih bermartabat.

Selanjutnya memantau seluruh proses penyelenggaraan Pilkada Kota Mataram mulai dari proses pemungutan suara, perhitungan suara pada semua tingkatan hingga penetapan suara dengan menjaga kondusivitas keamanan di wilayah tempat tinggal masing-masing.
‘’Jika dalam penyelenggaraan proses Pilkada Kota Mataram dinilai terjadi pelanggaran aturan, agar segera melapor kepada lembaga penyelesaian sengketa Pilkada atau aparat penegak hokum,’’ pesan Fairuz.Yang tidak kalah pentingnya adalah mematuhi standar protokol kesehatan yang telah diatur untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Mataram.

Selain itu Fairuz juga mengimbau sekaligus memohon kepada Pemkot Mataram agar memantau aktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Mataram untuk tetap menjaga netralitas sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
‘’Kepala Kepolisian Resort Kota Mataram juga agar memastikan keamanan dan kenyamanan warga dalam proses pelaksanaan Pilkada Kota Mataram. Kemudian KPU Kota Mataram beserta seluruh penyelenggara pemungutan suara semua jenjang, agar memastikan para pemilih dapat melaksanakan hak konstitusional dalam Pilkada Kota Mataram,’’ pesannya. (r)