Pilkada Kota Mataram, KPU Periksa Berkas Calon Perseorangan

Ketua KPU Kota Mataram, Husni Abidin mengecek berkas Bapaslon Walikota Mataram perseorangan, Senin, 24 Februari 2020. KPU Mataram menargetkan verifikasi data syarat dukungan Bapaslon perseorangan selesai selama tiga hari ke depan. (Suara NTB/viq)

Mataram (Suara NTB) – Bakal Pasangan Calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Dianul Hayezi, S.E dan H. Badrun Nadianto, S.Sos.,M.Pd atau kerap disebut sebagai pasangan DR ini telah menyerahkan berkas persyaratan untuk maju pada Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020. Penyerahan berkas Bapaslon DR ini, dilakukan pada Minggu malam pukul 23:28 Wita di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram.

Ditemui Senin, 24 Februari 2020, Liaison Officer (LO) dari Bapaslon DR, I Wayan Kartika Satnya mengatakan, pasangan calon DR, secara keseluruhan sudah menginput data dukungan di aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) secara online sebanyak 26.272 data dukungan. Dari 26.272 data itu, tersebar di enam kecamatan Mataram. “Basis kita ada di Kecamatan Selaparang dan Cakranegara. Baik di kelurahan Rembiga, Mataram Timur, dan beberapa kelurahan di Cakranegara,” katanya.

Iklan

Menurut Wayan, Tim Bapaslon perseorangan DR ini sudah menyiapkan data syarat dukungan selama dua tahun lamanya. Sampai saat ini, enam orang perwakilan tim pemenangan dari Bapaslon DR sudah menyiapkan berkas untuk diverifikasi di KPUD Kota Mataram. “Tinggal kita tunggu hasil verifikasi data syarat dukungan dalam bentuk hardcopy di KPU. Kita akan terus awasi proses verifikasi hingga akhir,” terang Wayan.

Saat melakukan verifikasi data Bapaslon DR, Ketua KPUD Kota Mataram, Husni Abidin mengatakan, Bapaslon DR memang telah menyerahkan data syarat dukungan ke KPUD kota Mataram pada akhir pendaftaran tanggal 23 Februari 2020 Minggu malam kemarin. Sesuai data di Silon kata Husni, syarat dukungan persebaran minimum dan persyaratan batas minimum. Bapaslon DR akan diverifikasi sesuai dengan apa yang tertera di data Silon KPUD.

“Setelah Bapaslon DR meregistrasi ke KPUD Mataram, kita lanjutkan dengan pemeriksaan berkas yang mereka bawa. Kemarin kita periksa sampai pukul 04:30 dini hari. Dari pemeriksaan, kita baru periksa dua kelurahan, baru kita lanjutkan Senin pukul 14:00 Wita,” katanya kepada Suara NTB.

Dijelaskan Husni, KPUD Kota Mataram sudah menyepakati, batas verifikasi data Bapaslon DR ditetapkan selama tiga hari sejak tanggal 23 Februari 2020. Ia menargetkan, verifikasi data syarat dukungan Bapaslon DR bisa diselesaikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya dua hari. “Kami sudah standby dan siap melanjutkan proses pemeriksaan, mudah-mudahan bisa selesai pemeriksaan secepat mungkin agar langsung keluar hasilnya. Apakah Bapaslon ini TMS (tidak memenuhi syarat) atau MS (memenuhi syarat),” jelasnya.

Kata Husni, batas minimum syarat dukungan untuk pasangan calon perseorangan sebanyak 24.922 suara yang tersebar di enam kecamatan di Mataram. Data syarat dukungan Bapaslon DR ini sudah melebihi syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan. Dari yang diterima KPUD Kota Mataram, Bapaslon DR sudah mengisi data sebanyak 26.272 di data Silon KPUD kota Mataram.

“Secara angka memang pasangan DR ini sudah memenuhi syarat persebaran minimum dan jumlah minimum syarat dukungan untuk Bapaslon perseorangan. Tapi kita akan cek kelengkapannya. Apa data yang diinput di Silon sesuai dangan B11-nya yang dibawa ke KPUD dalam bentuk hard copy-nya,” katanya.

Sejak pukul 04:00 Minggu dini hari kemarin kata Husni, KPUD Kota Mataram baru menghitung dua Kelurahan di Kecamatan Selaparang. Penghitngan berkas data B11 Bapaslon DR dilanjutkan Senin kemarin dimulai pada pukul 14:00 Wita bersama Bawaslu kota Mataram dan Bawaslu Provinsi.

“Kita lanjutkan penghitungan Senin, 24 Februari 2020. Artinya jika ada kekurangan berkas yang diserahkan Bapaslon DR, secara otomatis langsung TMS,” jelasnya. Husni mengakui, alat ukur keabsahan data syarat dukungan pasangan DR adalah jumlah E-KTP dan surat keterangan (Suket) yang harus ditandatangi oleh pendukung Bapaslon.

“Jadi satu orang harus tanda tangan satu berkas. Jika data mereka sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap, kita akan lanjutkan ke Vermin (verifikasi administrasi). Setelah itu baru verifikasi faktual di lapangan,” tandasnya.  Verifikasi faktual ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan data faktual di lapangan.

“Kita akan lihat data pendukungnya by name by adress. Apa sesuai tidak dengan yang ada di B11 KWK Kelurahan dan B2 total dukungan dan persebaran. Selain itu kita juga akan wawancara pendukungnya, apakah benar mereka tanda tangan dukungan tanpa ada paksaan. Kan itu nanti sangat menentukan apakah Bapaslon ini TMS atau MS. Jadi itulah tahapannya,” pungkasnya. (viq)