Pilkada Kota Mataram, Empat ASN Diduga Langgar Netralitas

Dewi Asmawardhani. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada pilkada Kota Mataram agaknya sulit diterapkan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali merekomendasikan empat pegawai di Lingkup Pemkot Mataram ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar dikenakan sanksi.

Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Sengketa (HPPS) Bawaslu Kota Mataram, Dewi Asmawardhani menyebutkan, sebelas ASN di Lingkup Pemkot Mataram telah diklarifikasi serta direkomendasikan ke KASN untuk diberikan sanksi. Para abdi negara tersebut terbukti melanggar netralitas pegawai dengan memposting dukungan paslon di akun media sosial pribadi miliknya. “Totalnya ada 11 orang kita rekomendasikan ke KASN,” sebut Dewi ditemui Rabu, 4 November 2020.

Iklan

Tujuh dari sebelas orang itu telah keluar rekomendasi dari KASN. Walikota sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK) diminta menjatuhkan sanksi. Sanksinya berupa permohonan maaf secara terbuka dan tertutup. Sementara, empat orang lainnya sambung Dewi, belum keluar rekomendasi dari pemerintah pusat. “Nah, empat orang ini belum keluar,” ucapnya.

Rata – rata pelanggaran ditemukan berupa kampanye mendukung salah satu paslon Walikota dan Wakil Walikota di media sosial. Menurutnya, sanksi yang direkomendasikan kategori ringan. Kendati demikian, Bawaslu juga pernah merekomendasikan salah seorang ASN dengan sanksi penurunan pangkat. “Penurunan pangkat itu dulu pada Pileg tahun lalu,” ujarnya.

Bawaslu tidak saja memantau aktivitas ASN di media sosial. Tim di lapangan juga memantau keterlibatan ASN pada rapat terbatas serta aktivitas kampanye lainnya. Dalam penindakan pihaknya tidak pandang bulu sepanjang ada laporan serta bukti.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengaku telah menindaklanjuti rekomendasi KASN terkait pemberian sanksi terhadap tujuh ASN yang diduga terlibat politik praktis atau tidak netral pada pemilihan kepala daerah.

Ditegaskan, akan menjatuhkan sanksi bagi siapa saja ASN yang terbukti tidak netral pada Pilkada tahun ini. Sebagai bentuk komitmen pimpinan organisasi perangkat daerah menyatakan deklarasi dan menandatangani ikrar menjaga netralitas.  Menurutnya, pejabat bisa saja mengiyakan apa yang menjadi perintahnya. Kendati demikian, ada saja pejabat masih kucing – kucingan. Tetapi masyarakat telah cerdas dan tetap mengawasi. Dia mengingatkan pejabat harus hati – hati, karena jabatan diberikan adalah amanah. “Saya saja sebagai kepala daerah berusaha untuk netral,” tandasnya.

Sedangkan, empat ASN yang direkomendasikan kembali oleh Bawaslu ke KASN belum diterima suratnya dari pemerintah pusat. (cem)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional