Pilkada Kota Mataram, ASN Ikrarkan Netralitas

0
Staf Ahli Setda Kota Mataram, H. Saikhul Islam menunjukkan papan penandatanganan ikrar netralitas ASN pada Pilkada serentak 9 Desember mendatang.  Pembacaan ikrar ini sesuai surat keputusan bersama lima kementerian dan lembaga. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Secara bertahap seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Lingkup Pemkot Mataram, mengucapkan ikrar netralitas pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram pada 9 Desember mendatang. Ikrar ini sebagai salah satu dukungan menciptakan pemilu damai.

Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia menjelaskan, pembacaan ikrar netralitas berdasarkan surat edaran dari Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B.2708/KASN/9/2020 perihal tindaklanjut keputusan bersama 5 kementerian/lembaga yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilu. Pihaknya menindaklanjuti dengan apel bersama dan ditindaklanjuti dengan tandatangan sebagai komitmen menjaga netralitas pada Pilkada serentak. “Untuk mematuhi protokol Covid-19 deklarasi atau pembacaan ikrar netralitas digelar di masing – masing OPD. Hari ini (kemarin, red) khusus di Sekretariat Daerah,” kata Evi ditemui, Kamis, 1 Oktober 2020.

IKLAN

Pemerintah pusat tidak mengatur sanksi bagi OPD maupun ASN yang tidak mengikuti pembacaan ikrar netralitas. Kewajiban daerah hanya melaporkan kegiatannya tersebut ke KemenPANRB. Batas pelaporan akan disampaikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) pada Senin, 5 Oktober 2020 pekan depan.

Surat edaran Komisi ASN juga mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan netralitas pegawai. Di antaranya adalah, pegawai negeri sipil yang telah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah segera mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS dengan berpedoman kepada PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan ke tiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pemberhentian PNS yang telah ditetapkan KPU sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terhitung mulai tanggal penetapan pasangan calon oleh KPU, yaitu tanggal 23 September sebagaimana Perka BKN Nomor 3 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian PNS.

Selain itu, ASN yang suami atau istrinya menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah dalam masa kampanye wajib segera mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Untuk menjaga netralitas juga akan dibentuk satuan tugas instansi yang melakukan fungsi pencegahan pelanggaran netralitas ASN. (cem)