Pilkada Kota Mataram, Alat Peraga Kampanye Ditertibkan

Tim Terpadu Kota Mataram menertibkan APK dan BK paslon Walikota dan Wakil Walikota yang melanggar aturan. Tercatat 205 titik yang direkomendasikan oleh Bawaslu tersebar di enam kecamatan. (Suara NTB/ist).

Mataram (Suara NTB) – Pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pasangan Walikota dan Wakil Walikota mendominasi temuan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)  merekomendasikan ratusan APK dan BK untuk ditertibkan. Total APK dan BK yang direkomendasikan oleh Bawaslu dan KPU berjumlah 205 titik. Jumlah ini tersebar di enam kecamatan.

Ketua Tim Penertiban APK Kota Mataram, Lalu Martawang menyampaikan, ratusan APK dan BK direkomendasikan oleh Bawaslu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera ditertibkan karena melanggar aturan. Rekomendasi itu ditindaklanjuti oleh KPU dengan menyurati pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram. Tujuannya agar tim sukses masing – masing paslon menurunkan sendiri APK maupun bahan kampanye mereka. “Ada sebagian yang memang sudah dilepas oleh masing – masing tim sukses pasangan calon. Nah, yang belum itu disisir tim terpadu,” kata Martawang.

Iklan

Jika APK maupun BK ditemukan di lapangan lalu panwascam diminta untuk menertibkan maka tim akan bergerak. Sebaliknya, jika tidak tim akan mengacu sesuai rekomendasi Bawaslu. Martawang menyebutkan, pelanggaran dimaksud karena terpasang di pohon, tempat pendidikan, tiang listrik, tempat ibadah dan lain sebagainya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Bawaslu Hasan Basri menyampaikan, rekomendasi pelanggaran pemasangan APK maupun BK pada Senin, 19 Oktober 2020 pekan kemarin. Artinya, ada kekosongan waktu selama lima hari bagi tim sukses paslon menurunkan sendiri. Jika tidak diterbitkan dan tim terpadu turun menemukan APK dan BK melanggar maka akan menjagi bagian yang juga ditertibkan. “Kita tidak mau berdebat lagi,” tegasnya.

Modus para calon memasang kembali APK dan BK yang bukan direkomendasikan Bawaslu untuk ditertibkan. Pihaknya tidak menginginkan adanya perdebatan antara tim sukses dan tim terpadu. Hasan menegaskan, menjadi petunjuk dalam penertiban adalah Panwascam karena mereka mengetahui kondisi di lapangan. “Yang mengetahui kondisi di lapangan itu adalah Panwascam dan petugas di kelurahan,” sebutnya.

Pelanggaran adalah tim sukses paslon memasang di tiang listrik, tiang telepone, gapura masuk lingkungan, pohon dan tempat pendidikan serta tempat ibadah. Hasan memahami bahwa paslon tidak memasang di tembok masjid atau sekolah. Tetapi berdasarkan PKPU 11 tahun 2020 pasal 29 ayat 10 dalam memasang APK dan BK harus memperhatikan nilai estetika. Seperti di Ampenan dan Selaparang dipasang di dekat mushala. Masyarakat bersurat ke panwascam untuk dibongkar. “Prinsip dasarnya tidak mungkin ada penertiban jika paslon taat terhadap aturan main ini. Artinya, calon tidak tidak taat terhadap aturan dengan memasang APK dan BK di tempat yang dilarang,” tegasnya.

Menurutnya, suskesnya penyelenggaraan Pilkada bukan saja menjadi tugas Bawaslu dan KPU selaku penyelenggara. Tetapi ini juga tugas dari paslon, pendukung serta simpatisan lainnya. (cem)