Pilkada di Masa Pandemi, Ujian Ego dan Ambisi Politik

Wakil Gubernur NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah bersama jajaran Forkopimda NTB berdiri di depan papan Deklarasi dan Komitmen Bapaslon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Patuh Protokol Kesehatan Covid-19 pada Tahapan Pilkada Serentak 2020 di Provinsi NTB di Mapolda NTB, Kamis, 17 September 2020.(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 23 bakal pasangan calon (Bapaslon) Pilkada serentak 2020 di tujuh kabupaten/kota di Provinsi NTB mendeklrasikan diri patuh protokol kesehatan pencegahan Covid-19, Kamis, 17 September 2020. Komitmen mereka akan diuji di setiap tahapan Pilkada. Sanksi administrasi dan pidana sudah menanti mereka yang acuh melanggar.

Deklarasi ini sebagai ajang keteguhan tekad para kontestan Pilwalkot/Pilbup dalam mencegah penularan virus Corona penyebab penyakit Covid-19. Pilkada di masa pandemi bukan lagi menjadi ajang pamer dukungan massa di lapangan. Tetapi, unjuk rasa kemanusiaan.

Iklan

‘’Saya yakin seyakin-yakinnya, semua kita menempatkan keselamatan nyawa di atas segala-galanya,’’ tegas Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat membuka Deklarasi dan Komitmen Bapaslon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Patuh Protokol Kesehatan Covid-19 pada Tahapan Pilkada Serentak 2020 di Provinsi NTB di Mapolda NTB, Mataram.

Dia menambahkan, calon peserta Pilkada Serentak 2020 maju berkontestasi demi pengabdian pada masyarakat. Sudah semestinya pula setiap upaya meraih suara rakyat juga dengan menunjukkan komitmen mencegah penularan Covid-19.

‘’Tunjukkan dengan sungguh-sungguh bahwa semua menjaga keselamatan, menjaga keamanannya sehingga tidak ada klaster Pilkada. Pandemi ini belum ada vaksinnya. Vaksinnya saat ini pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Tidak ada yang sulit,’’ ujar Rohmi.

Pilkada di masa pandemi, sambung Wagub, merupakan ujian ego dan nafsu politik. Pilkada kali ini bukan semata mencari suara sebanyak-banyaknya. Namun juga menyelamatkan nyawa.

‘’Kemenangan tidak ditunjukkan dengan banyaknya orang berkerumun. Ramai-ramai berkerumun bukan menunjukkan kekuatan. Tapi di masa pandemi ini bentuk ketidakpedulian pada keselamatan,’’ ujarnya.

Rohmi menggugah Bapaslon yang nantinya berhasil melaju menjadi Paslon yang resmi bertanding di Pilkada serentak 2020 untuk memanfaatkan sumberdaya teknologi. ‘’Tunjukkan visi misi dengan inovasi,’’ ujarnya.

Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal mengungkapkan bahwa Pilkada 2020 ini istimewa berkat pandemi Covid-19. Kerawanan bertambah. Khususnya potensi klaster penularan pada tahapan Pilkada apabila abai protokol kesehatan.

Potensi yang sudah dipetakan yakni pada tahapan penetapan Paslon, pengambilan nomo urut, masa kampanye, tahap pemungutan suara, dan penghitungan suara. ‘’Kita minta deklarasi dan komitmen untuk patuh protokol kesehatan Covid-19,’’ tegasnya.

Kontestan Pilkada, imbuh Iqbal, diimbau untuk membuat terobosan menarik simpati masyarakat. “Strategi yang elegan. Yang tidak mengorbankan masyarakat. Strategi yang bagaimana menyelamatkan masyarakat. Mereka harus optimalkan penerapan protokol kesehatan,’’ ucapnya.

Kapolda menegaskan, soal sanksi pidana bagi pelanggarnya. Instrumen hukum yang digunakan meliputi Pergub 50/2020, Perda NTB 7/2020, UU No4/1984 tentang Wabah Penyakit, UU No6/2018 tentang Karantina Kesehatan, PKPU No6/2020 dan PKPU 10/2020, pasal 212 KUHP, dan pasal 218 KUHP.

‘’Hati-hati bagi Bapaslon yang melanggar. Ada sanksi yang menunggu mereka. Baik sanksi administrasi maupun pidana. Kami tidak akan segan-segan. Bila perlu kita pidanakan jika ada pelanggaran,’’ tegas Iqbal.

Sanksi pidana, imbuh Kapolda, bukan untuk menakut-nakuti. Melainkan sebagai alternatif jalur penyelesaian pelanggaran protokol kesehatan Covid-19. Sebab, tujuan Pilkada kali ini pesta demokrasi yang lancar tanpa klaster baru penularan Covid-19.

Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud mengingatkan, tahapan kampanye diatur pembatasan sosial sesuai dengan PKPU No6/2020 dan PKPU No10/2020. Untuk rapat terbatas maksimal peserta 50 orang dan rapat umum paling banyak 100 orang.

‘’Secara teknis aturan sudah siap. Tinggal diselenggarakan. Kalau masih agak rewel nanti akan kita ingatkan. Bawaslu nanti akan intensif mengawasi,’’ terangnya.

Ketua Bawaslu Provinsi NTB, M. Khuwailid menilai Pilkada kali ini berlandaskan semangat keadilan dan kebaikan. Pembatasan kampanye merupakan bagian dari regulasi untuk mewujudkan Pilkada aman Covid-19.

‘’Bahwa protokol kesehatan ini inheren di seluruh tahapan Pilkada. NTB harus buktikan komitmennya agar Pilkada tetap berjalan dengan protokol kesehatan. Jika tidak, ada sanksi administrasi, ada sanksi pidana,’’ tegasnya.

Sejumlah Bapaslon yang menandatangani deklarasi antara lain, pada Pilkada Kota Mataram yakni pasangan H Mohan Roliskana-TGH Mujiburrahman; H Lalu Makmur Said-H Badruttamam Ahda; Hj Putu Selly Andayani-TGH Abdul Manan; dan H Baihaqi-Hj Baiq Diyah Ratu Ganefi.

Pilkada Lombok Tengah pasangan Ahmad Ziadi-Lalu Aswatara; H Masrun-H Habib Ziadi; H Lalu Saswadi-H Dahrun; Lalu Pathul Bahri-Dr H M Nursiah; dan Hj Lale Prayatni-H Sumum.

Pilkada Lombok Utara pasangan Dr. H. Najmul Akhyar-H Suardi; dan H Djohan Syamsu-Dany Karter Febrianto. Pilkada Sumbawa Barat pasangan Dr Musyafirin-Fud Syaifudin.

Pilkada Sumbawa pasangan H Mahmud Abdullah-Dewi Noviany; Talifudin-Sudirman; H M Husni Djibril-Dr H Muhammad Ikhsan; Nurdin Ranggabarani-H Burhanuddin Jafar Salam; dan H.Syarafudin Jarot-H.Mokhlis.

Pilkada Dompu pasangan Hj Eri Ariyani Abubakar-H Ihtiar; Kader Jaelani-H Syahrul Parsan; dan Syaifurrahman Salman-Ika Riski Veryani. Pilkada Kabupaten Bima pasangan Hj Indah Dhamayanti Putri-H Dahlan M Noer; H Syafruddin H M Nur-Ady Mahyudi; dan Irfan-Herman.

Turut menandatangani Ketua KPU Provinsi NTB, Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Kapolda NTB, Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto,SH.MH dan Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Covid-19 Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi. (why)