Pilkada Bima, Syarat Dukungan Calon Perseorangan Minimal 31.093 Jiwa

Imanuddin. (Suara NTB/Ist)

Bima (Suara NTB) – KPU Kabupaten Bima akan segera melakukan tahapan penerimaan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon (Paslon) Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020.

Komisioner KPU Kabupaten Bima Imanuddin mengatakan, mulai tanggal 19 sampai 23 Februari 2020, masuk tahapan penyerahan syarat dukungan bakal paslon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bima. Adapun syarat dukungan yang dimaksud berupa dokumen KTP elektronik dan rekap jumlah penduduk yang memberikan dukungan pada bakal pasangan calon tersebut.

Iklan

“Tahapannya mulai tanggal 19 sampai 23 Februari nanti,” katanya kepada Suara NTB, Senin, 17 Februari 2020.

Berdasarkan aturan, lanjut dia bakal pasangan calon tersebut harus menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan minimal 8,5 persen dari jumlah DPT terakhir Kabupaten Bima yang tersebar di minimal 10 kecamatan. “DPT yang dimaksud adalah DPT terakhir saat Pemilu 2019 beberapa waktu lalu,” katanya.

Imanuddin mengatakan, jumlah DPT Kabupaten Bima pada Pemilu 2019 yakni sebanyak 365.795. Jika dihitung 8,5 persen dari jumlah DPT itu, maka bakal pasangan calon perseorangan harus menenuhi minimal 31.093 dukungan. “Itu syarat minimal. Kalau lebih tidak apa-apa. Justru lebih baik,” katanya.

Saat ini, kata Imanuddin, bakal pasangan calon masih menginput persyaratan dukungan itu ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon) sebagai aplikasi resmi yang sudah teritegrasi ke server KPU. Data KPU Kabupaten Bima, saat ini baru 1 pasangan calon yang sudah menginput data dukungan pencalonan perseorangan. “Saat ini baru 1 pasangan yang menginput,” katanya.

Ia menambahkan setelah syarat dukungan disampaikan oleh bakal pasangan calon, KPU akan melakukan pengecekan jumlah dan sebaran mulai tanggal 19 sampai 26 Februari. Kemudia melakukan verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen mukai tanggal 27 Februari sampai 25 Maret.

“Dan terakhir, pada tanggal 26 Maret sampai 15 April 2020, kita akan melakukan verifikasi faktual di tingkat desa, untuk mengecek, apakah benar masyarakat memberikan dukungan pada bakal pasangan calon itu,” pungkasnya. (uki)