Pilkada 2020, Nasdem NTB Tepis Isu Mahar Politik

Multazam (Suara NTB/ndi)

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah kandidat bakal calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah Pilkada serentak 2020 yang mendaftar di Partai Nasdem di tujuh daerah kabupaten/kota di NTB dikabarkan dimintai mahar politik untuk dapat memperoleh rekomendasi dukungan dari DPP Nasdem.

Sekretaris DPW Partai Nasdem NTB, Multazam yang dikonfirmasi terkait hal tersebut mengakui bahwa pihaknya menerima laporan dari beberapa kandidat calon kepala daerah terkait dengan permintaan mahar politik tersebut. Karena itu dengan tegas ia membantah bahwa partainya tidak menggunakan mahar politik dalam penentuan arah dukungan pada Pilkada serentak 2020 di NTB.

Iklan

“Ada laporan yang kami terima, katanya mereka dihubungi oleh oknum yang mengatasnamakan DPP, yang akan bisa berikan rekomendasi dukungan dengan syarat dimintai transfer sejumlah uang. Maka karena itu kami dari pimpinan wilayah memberikan informasi bahwa pengurus DPP tidak ada yang pernah sama sekali melakukan hal demikian, yang minta uang jaminan untuk rekomendasi,” tegas Multazam di ruang kerjanya, Senin, 10 Februari 2020 kemarin.

Ditegaskan Multazam partainya sudah berkomitmen tidak menggunakan mahar politik dalam memberikan dukungan kepada paslon. Bahkan partainya sekalipun tidak meminta uang pendaftaran kepada para Paslon. Karena itu ia mengimbau kepada para Paslon yang sudah mendaftar di Nasdem supaya tidak memercayai jika ada oknum yang mencoba menawarkan bisa memberikan rekomendasi dukungan.

“Nasdem tetap dalam komitmen awal bahwa tanpa mahar politik. Karena itu jangan sampai tertipu dengan oknum yang meminta uang dan menjanjikan rekomendasi dukungan, karena kita sudah punya sistem yang jelas,” katanya. Menurutnya dukungan DPP Nasdem tidak akan pernah keluar dari apa yang direkomendasikan oleh pengurus DPW Nasdem NTB. Karena dalam penentuan dukungan diPilkada serentak 2020 sudah jelas diatur mekanisme dan tahapan prosesnya secara berjenjang mulai dari pengarus daerah sampai wilayah baru kemudian diteruskan ke DPP.

“Karena DPP sangat menghargai proses dan mekanisme yang dilakukan berdasarkan PO (Peraturan Organisasi) partai baik ditingkat DPD dan di DPW. Sehingga hasil penjaringan yang dihasilkan oleh pengurus daerah benar-benar jadi pedoman untuk memberikan rekomendasi atau SK oleh DPP,” ujarnya.

Dikatakan Multazam bahwa saat ini penentuan arah dukungan. Nasdem di tujuh daerah Kabupaten/Kota di NTB masih dalam proses di DPW. Pihaknya akan melaksanakan survei lebih dulu baru akan mengirimkannya ke DPP. “Insya Allah dalam bulan ini sesuai dengan hasil rapat kita bersama Korwil, untuk melakukan pleno kemungkinan kita akan melakukan survei, atau sebaliknya pada bulan Februari ini,” pungkasnya. (ndi)