Pilkada 2020 di NTB: Pasangan SUKA TMS, Firin – Fud Calon Tunggal Pilkada KSB

Ketua KPU Dompu, Drs Arifuddin didampingi komisioner KPU Dompu saat berikan keterangan pers usai penyerahan keputusan penetapan pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati peserta Pilkada Dompu tahun 2020, Rabu, 23 September 2020 kemarin.(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – Pasangan bakal calon Bupati dan calon Wakil Bupati Dompu, H Syaifurrahman Salman, SE, M.Si – Ika Rizky Feryani (SUKA) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2020. Sementara, pasangan calon HW. Musyafirin – Fud Syaifuddin (Firin – Fud) akhirnya dipastikan menjadi calon tunggal peserta Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Pada Pilkada Dompu, hanya pasangan Hj Eri Ariani – H Ihtiar, SH (Eri – HI) dan pasangan Kader Jaelani – H Syahrul Parsan, ST, MT (AKJ Syah) yang dinyatakan memenuhi syarat (MS). Pasangan SUKA dinyatakan TMS terkait masa pembebasan H Syaifurrahman Salman, SE, M.Si dari Lembaga Pemasyaratan (Lapas) Mataram yang belum mencapai 5 tahun seperti yang disyaratkan.

Iklan
Ketua KPU KSB Denny Saputra menyerahkan salinan SK penetapan pasangan calon Pilkada kepada tim pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati KSB, H. W. Musyafirin – Fud Syaifuddin.(Suara NTB/ist)

‘’Terkait dengan surat keterangan masa pembebasan akhir dari Lapas yang belum mencapai 5 tahun,’’ ujar Ketua KPU Dompu, Drs Arifuddin yang didampingi empat komisioner KPU lainnya usai penyerahan berkas penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pilkada Dompu, Rabu, 23 September 2020 kemarin. Kendati dinyatakan TMS, pasangan SUKA diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Bawaslu atau PTTUN.

Berdasarkan hasil klarifikasi oleh KPU Dompu dengan pihak Lapas Kota Mataram terhadap dokumen yang dimasukan dan banyak tanggapan masyarakat. Lapas kemudian memberi keterangan secara tertulis dengan nomor W21.EM/PK/01.102-1825 tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Lapas kelas 2 Mataram, Muhammad Susani menyatakan H Syaifurrahman Salman, SE terlibat tindak pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 UU no 31 tahun 1999  dengan hukuman 5 tahun dan denda Rp200 juta.

Tindak pidana ini teregistrasi dengan perkara nomor 660K/PID.khusus/2012. H Syaifurrahman pertama kali ditahan pada 13 Mei 2011 dan menjalani pembebasan bersyarat tanggal 23 Oktober 2014. ‘’Sedangkan pembebasan akhir pada 28 Maret 2016,’’ katanya.

Arifuddin mengatakan, pihaknya masih menunggu apakah pasangan SUKA melakukan upaya hukum lain. ‘’Kalau yang bersangkutan (pasangan SUKA) tidak menerima, bisa mengajukan sengketa di Bawaslu Kabupaten paling lama 3 hari setelah penetapan dan putusan paling lama 12 hari,’’ katanya.

Tapi sengketa atas keputusan KPU ini tidak menghalangi tahapan Pilkada lainnya seperti pengundian nomor urut pasangan calon dan lainnya. KPU lanjut Arifuddin, akan mematuhi apapun putusan yang diputuskan Bawaslu ataupun putusan peradilan di atasnya (PTTUN atau MA). Karena dalam ketentuannya, KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, PTTUN atau MA yang berbeda dari keputusan yang ditetapkan KPU Dompu.

‘’Apapun perintah putusan Bawaslu ataupun peradilan di atasnya, kita patuh. Karena di ketentuan, amanat undang – undang, KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan. Kalau ada putusan Bawaslu maupun PTTUN, bahkan sampai kasasi ke Mahkamah Agung,’’ katanya.

Arifuddin juga menegaskan, keputusan KPU yang menyatakan TMS terhadap pasangan SUKA tidak bisa diganti. Bakal calon yang dinyatakan TMS dan bisa diganti apabila terkait syarat kesehatan, berhalangan tetap (meninggal dunia), dan tersangkut pidana yang berkekuatan hukum tetap. ‘’Dimaksud tersangkut pidana berkekuatan hukum tetap ini, terkait tindak pidana baru, bukan terhadap mantan napi,’’ katanya.

Proses penyerahan keputusan penetapan pasangan calon oleh KPU Dompu ini hanya dihadiri oleh perwakilan tim sukses. Pasangan SUKA dihadiri oleh 2 orang penghubung yaitu H Yuhasmin Ismail, MSI dan Awal. ‘’Nanti saja, saya belum bisa beri komentar,’’ kata H Yuhasmin saat dimintai komentarnya. Ia pun mengaku belum melihat keputusan KPU terkait pasangan SUKA.

Sementara bakal Calon Bupati Dompu, H Syaifurrahman Salman, SE, MSI di hadapan massa pendukungnya menyampaikan masih ada jalan dengan mengajukan gugatan ke Bawaslu dan saat ini tim hukumnya sedang disiapkan dan diberi waktu 3 hari menggugat.

‘’Sekarang tim hukum masih menyiapkan gugatan ke Bawaslu. Ini diberi kesempatan 3 hari untuk melakukan upaya hukum dan keputusannya cepat, maksimal seminggu sudah ada ketulusan. Kita ndak usah khawatir. Dari sisi aturan manapun, kita itu lolos. Kita akan terus maju dan lolos,’’ ujar Syaifurrahman di hadapan massa pendukungnya.

Calon Tunggal Pilkada KSB

Sementara itu, pasangan calon HW. Musyafirin – Fud Syaifuddin (Firin – Fud) akhirnya dipastikan menjadi calon tunggal peserta Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Pengesahan pasangan petahana ini sebagai satunya-satunya kontestan Pilkada di Tanah Pariri Lema Bariri itu diputuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) KSB melalui surat Nomor: 120/PL.02.3-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020, Rabu, 23 September 2020.

Di waktu yang sama, Rabu kemarin, KPU KSB langsung menggelar penyerahan hasil penetapan pasangan calon tersebut kepada tim partai pengusung pasangan Firin – Fud.

Dalam sambutannya, Ketua KPU KSB, Denny Saputra menyatakan, dengan ketetapan yang diterbitkannya itu sekaligus memastikan Pilkada KSB tahun 2020 ini dilaksanakan dengan satu pasangan calon.

‘’Setelah melalui seluruh proses tahapan pencalonan. Maka hari ini kami tetapkan pasangan Dr. Ir. HW. Musyafirin, MM – Fud Syaifuddin, ST sebagai peserta pemilihan Bupati – Wakil Bupati Sumbawa Barat tahun 2020. Dan menetapkan Pikada Sumbawa Barat diikuti oleh satu pasangan  calon,’’ ujar Denny.

Pasca tahapan penetapan pasangan calon tersebut menjadi calon, KPU KSB selanjutnya akan menggelar proses pengundian untuk kebutuhan kertas surat suara. Menurut Denny dengan satu pasangan calon, pengundian yang dijadwalkan akan digelar pada 24 September (hari ini) tidak merujuk pada penentuan nomor urut. Tetapi pengundian dilakukan untuk menetapkan tata letak pasangan calon di cetakan surat suara.

‘’Jadi tidak pakai nomor. Tapi undiannya apakah posisi calon ditempatkan di bagian kiri atau kanan surat suara,’’ ujarnya.

Untuk diketahui, pasangan dengan jargon F-Three (F3) ini sejak mendaftar sebagai bakal calon sudah dapat dipastikan hanya akan melawan kolom kosong di Pilkada KSB. Saat mendaftar pada 4 September lalu, Firin – Fud memboyong 9 partai yang menguasai 21 kursi dari total 25 kursi di DPRD KSB sebagai pengusungnya. (ula/bug)