Pilkada 2018 Masih akan Diwarnai Dominasi DPP Parpol

Mataram (suarantb.com) – Dominasi DPP partai politik dalam pengambilan keputusan diyakini masih akan mewarnai Pilkada 2018 di NTB, Kota Bima, Lombok Timur dan Lombok Barat.

Hal ini menuai sorotan dari sejumlah kalangan karena dianggap berpotensi mereduksi peranan kepengurusan parpol di tingkat bawah.

Sorotan menyangkut dominasi pengurus parpol di tingkat pusat itu disampaikan oleh Akademisi IAIN Mataram, Dr. Kadri, M.Si yang menjadi narasumber dalam diskusi yang digelar KPU NTB di Mataram, Senin, 21 November 2016.

Pandangan ini mengemuka menyusul adanya sejumlah fenomena yang terjadi di serangkaian Pilkada sebelumnya. Dimana, sejumlah parpol, terlibat konflik internal yang secara terbuka memperlihatkan perbedaan keputusan antara pengurus di tingkat pusat dengan pengurus di tingkat daerah. Pada akhirnya, konflik semacam ini biasanya ‘dimenangkan’ oleh kepengurusan DPP partai tersebut.

Kadri menilai, dengan sistim yang dimiliki saat ini, kejadian serupa masih akan terulang di masa yang akan datang. “Ada conflict of interest antara DPD dan DPP,” ujar Kadri.

Idealnya, ujar Kadri, porsi penentuan keputusan menyangkut pasangan calon yang diusung, dipercayakan kepada kepengurusan parpol di daerah bersangkutan. Sebab, merekalah yang paling memahami kondisi di daerah tersebut. Namun, dalam sejumlah kasus, kepengurusan parpol di tingkat pusat ternyata mengambil keputusan akhir yang bertolak belakang dengan proses yang telah dijalankan oleh kepengurusan di daerah.

Dalam situasi yang demikian, pengurus parpol di tingkat daerah biasanya akan berhadapan dengan dilema yang cukup rumit. Ia menilai, hegemoni struktural oleh kepengurusan parpol di tingkat pusat, membuat para pengurus di daerah tidak mungkin berani mengambil kebijakan yang bertentangan dengan para pengambil keputusan di tingkat pusat.

“Ini memaksa teman-teman DPD takut,” ujarnya. Jika perbedaan ini meruncing, maka hasil akhirnya nyaris bisa ditebak. Para pengurus di daerah inilah yang akan ditendang dari kepengurusan dan digantikan oleh pengurus baru yang mau mengeluarkan keputusan yang selaras dengan keputusan di DPP.

Sebab, ujarnya, para pengurus parpol di tingkat daerah tentu tidak hanya akan berpikir kepentingan jangka pendek. Ada masa depan politik mereka yang dipertaruhkan jika mereka melawan keputusan kepengurusan parpol di tingkat pusat. (aan)