Tingkatkan Kualitas PPID, Kominfo Gelar Bimtek

Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) PPID OPD di Aula Dinas Kominfotik Provinsi, Jumat, 7 Februari 2020. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Di era ini, keterbukaan informasi menjadi spirit dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menjadikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai peran yang semakin signifikan.

Terlebih lagi, atensi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terhadap keterbukaan informasi sangat besar. Pasalnya, keterbukaan informasi adalah instrumen penting bagi terwujudnya tata kelola informasi pemerintah yang tertib untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB selaku PPID Utama Provinsi NTB, terus berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya PPID Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) PPID OPD di Aula Dinas Kominfotik Provinsi Jumat, 7 Februari 2020.

Baca juga:  Percepatan Perencanaan Pembangunan, Diskominfotik Dorong Perbaikan Data Sektoral

Kepala Dinas Kominfotik, I Gede Putu Aryadi, S. Sos., M.H membuka kegiatan sekaligus menjadi narasumber bersama Ketua Komisi Informasi, Hendriadi dan ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram, Sirtupilaili dan Ming Muslimin (Sutradara, pembuat film).

Dalam paparannya, Kadis Kominfotik menyatakan banyaknya sosial media dari masing – masing OPD belum menunjukkan informasi yang mudah dicerna oleh masyarakat. Menurutnya, perlu dilakukan perubahan penyampaian informasi yang akan disampaikan.

‘’Beberapa sosial media OPD seperti Instagram dalam memberikan caption terlalu berat sehingga masyarakat terkadang tidak ingin membacanya. Hal ini menyebabkan pesan yang disampaikan tidak mengena dan yang paling penting adalah informasi itu harus dipilah mana saja informasi yang penting untuk masyarakat,’’ katanya.

Baca juga:  Hati-hati, Ancaman Penjara Buzzer Pilkada

Dikatakan bahwa untuk menulis berita dari sisi pemerintah, media pemerintah harus dapat menyajikan berita yang dapat dipercaya, lengkap, cerdas, dan akurat.

‘’Media tidak boleh berbohong. Harus memisahkan antara fakta dan opini. Lebih dari itu media harus melaporkan kebenaran. ‘’Karena kita sumber berita, validitas harus terjamin dan gunakan diksi yang tidak multitafsir,’’ jelasnya.

Ketua Komisi Informasi Hendriadi dalam paparannya menjelaskan kondisi Keterbukaan Informasi Publik(KIP) Badan Publik OPD Provinsi NTB 2019. Skor tertinggi diraih Biro Humas dengan nilai 92,58 masuk dalam kategori informatif, disusul dengan Rumah Sakit Umum Provinsi NTB dengan nilai 91,04 (informative) dan skor terendah diperoleh Biro Pemerintahan dengan nilai 32,07 (tidak informatif).

Baca juga:  Sekda Akui Pers Punya Peran Penting

“Komisi Informasi hakekatnya ingin semua badan publik masuk dalam katagori informatif, itu yang harus ditanam oleh rekan – rekan. Karena tugas kami mengevaluasi badan publik bukan untuk menghakimi. Tetapi di sini kami ingin melihat sejauh mana keterbukaan publik telah dijalankan oleh semuanya,’’ tegasnya.

Selanjutnya materi disampaikan oleh ketua Asosiasi Jurnalis Independent (AJI) Mataram Sirtupilaili yang membahas mengenai menulis informasi “seksi” dan materi videografi yang disampaikan oleh Ming Muslimin yang merupakan sutradara dan editor film. (r)