Pemprov Petakan 1.228 Jabatan Eselon III dan IV Berpotensi Dihapus

Fathurrahman (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mulai memetakan 1.228 jabatan eselon III dan IV yang berpotensi dihapus. Pemerintah Pusat memberikan tenggat waktu sampai Desember ini kepada Pemda untuk melakukan pemetaan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si menyebutkan, jumlah jabatan eselon III dan IV lingkup Pemprov NTB sebanyak 1.228 orang. Terdiri dari eselon III sebanyak 282 orang dan eselon IV sebanyak 946 orang. Sedangkan eselon II sebanyak 46 orang dan eselon I sebanyak satu orang.

‘’Secara teknis kita di provinsi, eselon III itu 282 orang dan eselon IV 946 orang. Menurut pemetaan atau kisi-kisi apa yang sudah diinformasikan dalam bentuk presentasi. Bahwa kita diminta memetakan dulu berkaitan dengan jabatan struktural di daerah,’’ kata Fathurrahman dikonfirmasi di Mataram, Senin, 2 Desember 2019.

Dari penjelasan yang diterima, jabatan struktural eselon III dan IV yang bersifat pelayanan akan tetap dipertahankan atau tidak dipangkas. Seperti Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan (UPTD/UPTB). Termasuk juga beberapa UPTD Dinas Kesehatan seperti rumah sakit, tidak akan kena pemangkasan/penghapusan eselon III dan IV.

Baca juga:  Pemprov Godok Mutasi Pejabat Eselon II

‘’Bagi kita di daerah tak ada persoalan. Selama memang ada kejelasan berkait dengan aturan yang akan dibuat. Dari sisi struktural ke fungsional, tentunya tidak ada persoalan. Selama ada aturan inpassing yang akan dilakukan,’’ katanya.

Pasalnya, kata Fathurrahman, pejabat eselon III atau administrator ini rata-rata pangkatnya IVa – IVb. Artinya, kalau dijadikan pejabat fungsional, maka dia masuk kategori ahli madya. Kemudian pejabat eselon IV, pangkatnya tertinggi adalah IIId. Apabila menjadi pejabat fungsional, maka menjadi ahli pratama.

‘’Yang kita inginkan rekomendasi kalaupun ini terlaksana. Tentunya ada aturan berkaitan dengan model inpassing. Kemudian objek dari untuk bisa masuk angka kreditnya. Misalnya di BKD, nanti ada jabatan fungsional analisis kepegawaian. Bentuk yang dijadikan objek penilaian apa saja. Karena akan banyak fungsi-fungsi yang akan dilakukan oleh fungsional itu,’’ jelasnya.

Untuk Pemprov, susunan organisasi perangkat daerah akan berubah. Pada Sekretariat Daerah, hanya ada asisten dan biro. Bagian dan sub bagian pada biro  berpotensi dipangkas/dihapus. Begitu juga Sekretariat DPRD, bagian dan sub bagian berpotensi dipangkas.

Baca juga:  Lima Pimpinan OPD Kota Mataram Dilantik

Kemudian, Inspektorat,  Sekretariat dipertimbangkan untuk dipangkas. Sedangkan jabatan Inspektur Pembantu dan Sub Bagian pada Sekretariat berpotensi dipangkas. Selanjutnya, untuk dinas, sekretariat dan cabang dinas dipertimbangkan untuk dipangkas. Sedangkan yang berpotensi dipangkas adalah sub bagian pada sekretariat, bidang dan seksi. Sementara di cabang dinas, jabatan sub bagian tata usaha berpotensi dipangkas. Serta jabatan sub bagian pada UPT juga berpotensi dipangkas.

Sedangkan untuk badan, sekretariat dipertimbangkan dipangkas. Sedangkan UPT akan tetap dipertahankan. Sedangkan bidang dan sub bidang berpotensi dipangkas. Untuk jabatan sub bagian pada sekretariat berpotensi dipangkas. Begitu juga sub bagian tata usaha pada UPT badan berpotensi dipangkas.

Selain itu, untuk susunan organisasi kecamatan, kelurahan akan tetap dipertahankan. Sedangkan sekretariat dipertimbangkan dipangkas. Untuk jabatan sub bagian di sekretariat berpotensi dipangkas, begitu juga jabatan seksi di kelurahan berpotensi dipangkas. Termasuk jabatan seksi dan sub bagian di kecamatan berpotensi dipangkas. (nas)