Rem Belanja, Pemprov Kurangi Perjalanan Dinas

Iswandi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mengambil kebijakan mengerem belanja dan mengurangi belanja perjalanan dinas pada triwulan IV 2019. Hal ini dilakukan agar bantuan belanja ke kabupaten/kota yang kurang salur tahun 2019 tidak semakin membesar.

Di sisi yang lain, Pemprov meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik agar melakukan monitoring dan evaluasi kepada kontraktor atau rekanan. Kontraktor didesak mempercepat penyelesaian pekerjaannya supaya dana dari pemerintah pusat dapat segera diusulkan untuk dicairkan.

‘’Jadi, target kita adalah di triwulan IV mengupayakan ada Silpa yang cukup untuk dapat menutup sejumlah kewajiban kita  ke kabupate/kota,’’ kata Penjabat Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si dikonfirmasi usai rapat pimpinan (Rapim) di Kantor Gubernur, Senin, 7 Oktober 2019 siang.

Ia menjelaskan alasan diremnya belanja pada triwulan IV. Karena sejak APBD Perubahan 2019 sudah ada warning berkaitan dengan kewajiban Pemprov NTB kepada kabupaten/kota yang berpotensi kurang salur dan harus menjadi perhatian. Supaya, kewajiban Pemprov NTB ke kabupaten/kota jangan bertambah banyak yang kurang salur.

‘’Tapi ini jalan keluarnya sudah. Yaitu dengan berupaya melampaui pendapatan dan penghematan. Penghematan misalnya, perjalanan dinas 10 kali, dikurangi menjadi dua kali,’’ kata Kepala Bappenda NTB ini.

Pada triwulan IV ini, kata Iswandi diharapkan banyak penghematan belanja  yang dilakukan. Supaya Silpa APBD 2019 menjadi besar.

Dari sisi pendapatan, kata Iswandi progresnya meningkat dibandingkan tahun lalu. Sekarang, realisasi pendapatan sudah mencapai 72 persen. Sementara tahun lalu, pada bulan yang sama realisasinya 66 persen. “Pendapatan, kinerjanya membaik,” ucapnya.

Iswandi meminta seluruh OPD yang mengelola DAK Fisik agar melakukan monitoring dan evaluasi kepada kontraktor. Kontraktor didesak segera menyelesaikan pekerjaannya. Pasalnya, pencairan DAK Fisik dari pemerintah pusat saat ini menggunakan pola reimburse.

Artinya, Pemprov harus menalangi dulu pembayaran pekerjaan DAK Fisik sebelum dibayar oleh pemerintah pusat. “Semua OPD yang mempunyai DAK harus mempercepat laporan dan monitoring pelaksanaan kegiatan di lapangan,” katanya.

Jangan sampai, kata Iswandi per 31 Desember baru diganti dana talangan yang digunakan untuk membayar proyek DAK Fisik. Karena Pemprov membutuhkan banyak uang untuk membayar tagihan belanja yang lain.

Sampai 30 September 2019, pemerintah pusat sudah mencairkan DAK Fisik untuk Pemprov NTB sebesar 22,33 persen atau Rp102,03 miliar dari pagu Rp457,02 miliar. Namun, Iswandi mengatakan dana yang dikeluarkan dari APBD NTB untuk pembayaran proyek DAK Fisik sudah mencapai Rp170 miliar.

Baca juga:  Empat Anggota Dewan Segel Kantornya Sendiri

Artinya, kata Iswandi, Pemprov mendelay pembayaran kegiatan lain yang dananya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya untuk menutupi sejumlah belanja DAK Fisik. Untuk itu, Pemprov mendesak semua kontraktor yang mengerjakan proyek DAK Fisik harus cepat bekerja.

“Supaya cepat kita mengajukan proses pencairan (ke pemerintah pusat).  Penekanan kepada OPD pengelola DAK, bagaimana supaya rekanan yang bekerja benar-benar punya modal yang cukup. Supaya jangan dia minta talangan. Kita minta OPD memonitor, mengawasi, di lapangan untuk dia mempercepat pengerjaan. Jangan menunggu sampai akhir tahun,” tegasnya.

Paket proyek DAK Fisik untuk Pemprov NTB tahun 2019 tersebar di sejumlah OPD. Antara lain belanja modal peralatan dan mesin alat kedokteran/kesehatan di RSUP NTB dengan pagu Rp2,5 miliar lebih dan belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran/kesehatan Rp10,6 miliar.

Kemudian di Dinas Kesehatan, yakni  pengadaan bangunan gedung Kantor Bidang SDK dengan pagu Rp1,9 miliar lebih dan Pengadaan PMT Ibu Hamil KEK (DAK penugasan) dengan pagu Rp7,1 miliar.

Kemudian

belanja pengadaan alat laboratorium IPA lainnya di Dinas Dikbud dengan pagu Rp10,3 miliar lebih. Dan pembangunan jalan setapak/jalur sepeda desa wisata Sembalun Lombok Timur dengan pagu Rp400 juta.

Kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan empat paket proyek. Yakni Tambat perahu di Pulau-Pulau Kecil Kawasan Sumbawa-Sumbawa Barat senilai Rp815 juta, Turap PPI Sape Rp400 juta, Pembangunan Talud PP Labuhan Lombok Rp400 juta dan perlengkapan pengawas dengan pagu Rp1,1 miliar.

Selanjutnya paket  proyek DAK Fisik Dinas PUPR NTB, yakni Rehabilitasi jaringan irigasi Kalimantong I Rp3 miliar, Pembangunan jalan Huu – Parado Rp19,1 miliar lebih, Pembangunan jalan Bajo-Sampungu Rp13 miliar, pembangunan jalan Kiwu-Sampungu Rp13 miliar lebih, Pembangunan/peningkatan jalan Tumpang Sari (Mataram), Jalan Soekarno Hatta Gerung Rp9 miliar.

Kemudian pengawasan teknis peningkatan jalan Pulau Sumbawa II Rp300 juta, rehabilitasi saluran irigasi DI Santong Rp7,1 miliar, rehabilitasi saluran irigasi DI Belanting Rp3 miliar lebih, rehabilitasi saluran irigasi DI Rutus Rp4,8 miliar lebih, rehabilitasi saluran irigasi DI Maronggek Kompleks Rp5,6 miliar lebih. Kemudian pengawasan teknis peningkatan jalan Pulau Sumbawa III dengan pagu Rp300 juta, Pengawasan teknis peningkatan jalan Pulau Sumbawa I dengan pagu Rp500 juta,

Baca juga:  Sejak 2016, Temuan BPK untuk APBD NTB Capai Rp14 Miliar

Pengawasan teknis peningkatan jalan Pulau Lombok dengan pagu Rp300 juta, Jasa Konsultansi pengawasan rehabilitasi saluran irigasi DI Santong dengan pagu Rp270 juta, Jasa Konsultansi pengawasan rehabilitasi saluran irigasi DI Belanting dengan pagu Rp150 juta, Jasa Konsultansi pengawasan rehabilitasi saluran irigasi DI Rutus Rp200 juta dan Jasa Konsultansi pengawasan rehabilitasi saluran irigasi DI Maronggek Kompleks dengan pagu Rp220 juta.

Kemudian Dinas Pariwisata, yakni  penataan lansekap Sarae Nduha Desa Doropeti Kecamatan Pekat Dompu Rp2 miliar, Pembangunan hiker’s shelter Desa Sembalun Rp1 miliar. RSJ Mutiara Sukma satu paket, yakni renovasi gedung instalasi rawat jalan/poliklinik dewasa dan anak Rp8,6 miliar.

Total alokasi DAK Fisik untuk Pemprov dan 10 Pemda kabupaten/kota di NTB pada 2019 sebesar Rp2,56 triliun lebih. Dengan rincian, Pemprov NTB Rp457,02 miliar, Lombok Barat Rp321,35 miliar, Lombok Tengah Rp224,23 miliar, Lombok Timur Rp294,16 miliar.  Selanjutnya, Bima Rp225,94 miliar, Sumbawa Rp274,83 miliar, Dompu Rp194,82 miliar, Sumbawa Barat Rp143,57 miliar, Lombok Utara Rp260,19 miliar, Kota Mataram Rp97,65 miliar dan Kota Bima Rp71,51 miliar.

Penyaluran DAK Fisik tahap I dari Kemenkeu sebesar 25 persen, paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Agustus. Untuk tahap II sebesar 45 persen, paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Oktober. Dan tahap III paling cepat bulan September dan paling lambat bulan Desember sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II dengan nilai rencana kebutuhan untuk penyelesaian kegiatan.

Persyaratan yang harus dipenuhi Pemda agar DAK Fisik tahap I dapat dicairkan dari Kemenkeu adalah Perda APBD tahun berjalan. Kemudian laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik 2018 yang telah direview Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau inspektorat. Selain itu,  harus ada rencana kegiatan yang telah disetujui oleh kementerian/lembaga terkait. Serta daftar kontrak kegiatan.

Sedangkan untuk pencairan DAK Fisik tahap II, Pemda harus menyampaikan laporan realisasi dana yang menunjukkan paling sedikit 75 persen dari dana yang telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dan capaian output kegiatan DAK Fisik Tahap I yang telah direview APIP. (nas)