Pemprov Perlu Intervensi Destinasi Wisata di Mataram

Salah satu sudut Sentra Kerajinan Cukli di Kelurahan Sayang – sayang merupakan salah satu desa wisata yang ditetapkan oleh Pemprov NTB.  (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Empat kelurahan di Kota Mataram telah ditetapkan sebagai destinasi wisata. Pengembangan maupun promosi perlu intervensi pemerintah provinsi. Kebijakan anggaran tidak bisa mengandalkan kabupaten/kota.

Empat destinasi wisata di Kota Mataram yakni, Kelurahan Tanjung Karang dengan destinasi wisata religi berupa Taman Loang Baloq serta Pantai Loang Baloq, Kelurahan Jempong Baru dengan destinasi wisata Pantai Gading dan kerajinan emas – mutiara di Kelurahan Karang Pule. Serta Kelurahan Sayang – sayang dengan destinasi kerajinan cukli.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Drs. I Made Swastika Negara menyampaikan, penataan destinasi wisata telah dimulai. Salah satunya dengan membangun lapak kuliner di eks Pelabuhan Ampenan. Lapak ini merupakan bantuan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat senilai Rp3,8 miliar. Prosesnya tahap pengerjaan oleh rekanan.

Selanjutnya, penataan destinasi wisata Loang Baloq di Tanjung Karang. Penataan objek wisata sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan lokal maupun domestik. “Kita kan sudah mulai bangun lapak dan poles –

poles di Pantai Loang Baloq,” kata Made ditemui pekan kemarin.

Selain penataan destinasi wisata. Dinas Pariwisata juga menggelar promosi ke luar daerah maupun dalam daerah. Promosi itu juga bagian dari menarik minat wisatawan berkunjung ke Mataram.

Perlu juga menggelar event – event budaya di objek wisata di Kota Mataram. Pihaknya telah memikirkan konsep tersebut. Selama ini, wisatawan mancanegara kebingungan mencari pertunjukan atau pameran kesenian lokal. Made menambahkan, promosi juga dilaksanakan di salah satu mall untuk menggaungkan destinasi wisata di Mataram. “Itu konsep yang kita pikirkan,” tandasnya.

Untuk pengembangan empat desa wisata pasca ditetapkan oleh Pemprov NTB. Menurutnya, tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke Kota Mataram. Harus ada intervensi dari provinsi. Apalagi penetapan itu merupakan kebijakan mereka. Bentuk intervensi bisa berupa penataan atau sharing anggaran.

Oleh karena itu, perlu ada kesepakatan konsep apa yang perlu dikerjasamakan untuk menata desa wisata tersebut. Termasuk peran apa saja yang perlu dilakukan untuk merealisasikan hal tersebut. (cem)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.