Soal Masalah Lahan di KEK Mandalika, Pemprov NTB Serukan Jangan Mudah Terprovokasi

L. Gita Ariadi (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mengharapkan semua permasalahan yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dapat terselesaikan dengan baik. Dengan tetap mengedepankan semangat musyawarah dan kebersamaan. Masyarakat diminta jangan mudah terprovokasi kaitan dengan persoalan lahan yang ada di KEK Mandalika.

‘’Berharap apapun permasalahan dapat terselesaikan dengan baik dengan tetap mengedepankan semangat musyawarah dan jangan meninggalkan sisa-sisa permasalahan baru,’’ kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Minggu, 6 Oktober 2019.

Hal ini merespons ditetapkannya warga sebagai tersangka yang melakukan pemagaran lahan di lokasi pembangunan sirkuit MotoGP, akhir September lalu. Gita mengatakan, semangat musyawarah dan kebersamaan sangat dibutuhkan ke depan.

Guna  menuntaskan dan percepatan pembangunan sarana dan  prasarana strategis di dalam dan di luar KEK Mandalika. ‘’Masyarakat jangan mudah diprovokasi. Bila ada aspirasi disampaikan dengan cara dan mekanisme

yang baik,’’ harapnya.

Pasalnya, kata Komisaris Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) ini, Pemkab Lombok Tengah dan Pemprov NTB selaku Dewan Kawasan KEK Mandalika akan memfasilitasi penyelesaian setiap permasalahan dengan sebaik-baiknya bersama ITDC.

Sebelumnya, puluhan warga Dusun Ujung Lauk Desa Kuta Pujut Lombok Tengah (Loteng), Minggu, 29 September 2019, melakukan pemagaran lahan eks jalan desa yang akan menjadi lokasi pembangunan sirkuit MotoGP di dalam KEK  Mandalika. Pemagaran dilakukan sebagai bentuk kekecewaan warga atas sikap pihak Indonesia ITDC selaku pengelola kawasan yang tak kunjung mau menyelesaikan persoalan lahan.

Anggota BPD Desa Kuta Alus Darmian, mengaku pemagaran lahan  itu sebagai puncak kekecewan warga terhadap pihak ITDC, selaku pengelola KEK Mandalika yang terkesan kurang peduli terhadap aspirasi warga. Di mana warga meminta agar lahan tersebut segera diselesaikan pembayarannya. Buntut dari pemagaran lahan yang menjadi lokasi pembangunan sirkuit tersebut,  Polres Lombok Tengah sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka.  (nas)